Proyek PLTMH yang Jerat Dewie Limpo Bernilai Ratusan Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan uang dollar singapura sebanyak Sing$ 177.700 yang diamankan dari penangkapan lima orang di Kelapa Gading pada Selasa (20/10) sore, merupakan pemberian pertama yang dilakukan untuk proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro.

"Dari informasi awal, pemberian ini merupakan pemberian yang pertama. Karena rencananya, berdasarkan info yang diterima penyidik KPK, akan ada pemberian lain," kata Johan di Gedung KPK, Rabu (21/10).

Pilihan Redaksi KPK Segel dan Sita Sekoper Bukti dari Ruang Kerja Dewie Limpo Komisi Energi DPR Bingung Proyek yang Menjerat Dewie Limpo Gubernur SulSel Jamin Kasus Dewie Limpo Tak Terkait Pemprov OTT Dewie Yasin Limpo Terkait PLTMH di Deiyai, Papua

Selain menyebut adanya kesaksian bahwa pemberian uang suap rencananya akan dilakukan bertahap, Johan juga mengatakan, bahwa proyek PLTMH di kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, bernilai hingga miliaran rupiah.

"Nilai proyek ini ratusan miliar rupiah," ujarnya.

Mengenai penggeledahan dan penyegelan ruang kerja Dewie Yasin Limpo di Gedung DPR siang tadi, Johan mengaku belum dapat membeberkan apa saja yang ditemukan oleh penyidik dalam penggeledahan itu.

Sedangkan soal penangkapan Dewie Limpo di Bandara Soekarno Hatta, Johan menyebut, Dewie ditangkap di sana setelah timnya mendapat informasi bahwa anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Hanura itu berencana melakukan perjalanan ke luar kota.

"Ibu DYL dan BWH (asisten Dewie) mau ke luar kota. Jadi ditangkap di sana," kata Johan.

Dari operasi tangkap tangan kemarin, tim penyelidik menemukan uang dalam bentuk dolar Singapura sejumlah 177.700 yang ditempatkan di sebuah tas. Selain itu, penyelidik KPK juga menyita sejumlah dokumen dan telepon gengam.

Mantan Juru Bicara KPK ini mengatakan, IR dan SET diduga sebagai pemberi suap dan melanggar pasa 5 ayat 1 huruf a huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sementara Dewie Limpo bersama RB dan BWA diduga menerima suap dan melanggar pasal 12 huruf a, huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. (meg)