Menurutnya, saat ini pemerintah sedang bekerja keras menanggulangi kabut asap yang masih mengepung banyak daerah di Indonesia.
Johnny berpendapat sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fokus pada tugas utamanya yakni legislasi, menghasilkan undang-undang sesuai Program Legislasi Nasional 2015. Menurutnya, belum optimalnya fungsi legislasi menjadi sorotan tajam masyarakat kepada DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:DPR Terus Suarakan Pembentukan Pansus Asap |
Senada, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Sulaeman L Hamzah berpendapat penanganan langsung akan lebih efektif ketimbang pembentukan pansus.
Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Hanura belum turut menandatangani surat edaran dukungan dibentuknya Pansus Karhutla.
Wakil Ketua Komisi Kehutanan DPR Viva Yoga Mauladi mengungkapkan akan menyerahkan sejumlah nama anggota dari delapan fraksi yang setuju membentuk Pansus Karhutla ke pimpinan DPR.
Berbeda dengan sikap DPR, pemerintah justru menilai pembentukan pansus asap tidak diperlukan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya meminta agar para pihak bersabar dan memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan.
"Menurut saya (pansus) enggak perlu. Kenapa? Beri kami kesempatan, karena usaha yang dilakukan sudah dan sedang terus berlangsung," kata Siti di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/10). (utd)