Dugaan Korupsi Sampah Bantar Gebang, Polisi Tunggu Audit BPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya sampai saat ini masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proses pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, yang dilakukan oleh PT Gondang Tua Jaya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal mengatakan hasil audit BPK dibutuhkan untuk memperdalam penyelidikan atas proses pengelolaan sampah tersebut.

"Sampai saat ini belum kami terima hasil audit BPK, tapi kita sudah turun untuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penyelidikan," ujar Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (29/10).

Lihat juga: PT Navigat Organic Energy Bantah Terima Uang Tip Sampah DKI

Iqbal mengatakan informasi yang diterima kepolisian ada indikasi korupsi dalam proses pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang, Bekasi. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kepolisian masih mencermati mekanisme yang dilakukan pengelola dalam menggunakan anggaran. Namun, sejauh ini polisi menduga ada penyalahgunaan anggaran. "Kita sedang merespon ada dugaan penyalahgunaan anggaran. Polda Metro Jaya sudah turun untuk lidik," ujar Iqbal.

Lihat juga: Ahok Berlindung di Balik Audit BPK atas Tudingan ke PT GTJ

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Bekasi Aryanto Hendrata berencana memanggil Ahok karena Pemprov DKI Jakarta dianggap melanggar perjanjian kerja sama Nomor 4 tahun 2009 tentang Pemanfaatan TPST Bantargebang yang ditandatangai Pemerintah Bekasi, Jakarta dan PT Godang Tua Jaya selaku pengelola.

Lihat juga: Masalah Tipping Fee, Godang Tua Jaya Merasa Difitnah Ahok

Ketika melakukan inspeksi mendadak, Arianto menemukan pelanggaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di antaranya pengangkutan truk sampah di luar jam operasional, mekanisme penyetoran tipping fee hingga berlebihnya muatan sampah yang dibuang.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan "permainan" sudah sejak lama berlangsung yang membuat sampah dijadikan objek untuk mencari uang.

Ahok mengaku tidak heran bila terjadi banyak pelanggaran dalam pengelolaan dan pengolahan sampah Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya yaitu pelanggaran operasional truk sampah.

"Kami sudah ada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan ada kerugian negara dari pengelolaan sampah. Masalahnya begini, ini tanah kita. Masa bayar orang ngurusin buang sampah di tanah kita?" kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Jumat (23/10). (bag)