"Lahan disiapkan oleh daerah, rumah oleh Kementerian Sosial, juga infrastruktur didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ujar Khofifah di Jakarta, Ahad (1/11).
"Saya minta paling tidak awal Desember 2015 saya sudah melihat di mana lokasi itu. Saya juga sudah bertemu perwakilan dari empat tumenggung, ketika saya sampaikan bahwa kalau disiapkan lahan oleh pemerintah kabupaten apakah mereka siap untuk mendapatkan hunian tetap. Ternyata alhamdulillah mereka siap," kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, saat ini komunitas tersebut masih menjadikan rumah tersebut sebagai rumah singgah atau belum menjadikannya sebagai hunian tetap, karena mereka masih sering kembali ke hutan.
"Saya mau ketemu langsung dengan Suku Anak Dalam, karena sudah beberapa kali saya baca mereka ada kesulitan-kesulitan, baik makanan maupun pemukiman," ujar Jokowi beberapa hari yang lalu.
Suku Anak Dalam merupakan suku yang tinggalnya berpindah-pindah, sehingga Jokowi pun sempat bertanya kepada Suku Anak Dalam yang tinggal di tenda-tenda di kebun sawit, apakah mau tinggal di rumah dan tidak nomaden lagi. Mereka, kata sang kepala negara, menjawab mau, tapi dengan syarat rumahnya memiliki jarak yang agak jauh dan memiliki lahan.
"Sudah nanti disiapkan, Bu Menhut sudah menyiapkan, Pak Bupati, Pak Gubernur. Nanti yang mengenai rumahnya diurus Mensos," kata dia.
Setelah melihat kondisi 15 rumah Suku Anak Dalam yang dulu dibangun pemerintah, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian karena lingkungan yang telah lama mereka tinggali telah berubah menjadi lahan sawit.
"Ini yang perlu dikelola lagi sehingga mereka mempunyai rumah tetap, tidak nomaden, lalu sumber pendapatan mereka harus dipikirkan, pendidikan juga harus ada yang mengajar anak-anak Suku Anak Dalam," ujar dia.
Presiden juga mengatakan masih banyak yang kurang dari rumah tersebut, misalnya tidak ada sumur. "Tapi sebentar lagi sudah akan kami buat sumurnya, terus listrik. Dulu listrik sudah ada tapi tidak bisa bayar jadi diputus PLN," kata dia. (antara/utd)