Ahok Tantang DPRD Bekasi Laporkan ke Polisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi makin meruncing terkait pengeloalaan pembuangan sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Kabarnya pihak DPRD Bekasi berniat melaporkan sang gubernur dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik.

Meski begitu, pria yang biasa disapa Ahok tersebut menanggapi isu pelaporan dengan gaya khasnya. Dia menantang DPRD Bekasi tidak hanya menggertak saja soal pelaporan tersebut.

Pilihan Redaksi Ahok : Swakelola Sampah di Bantar Gebang Tak Susah PT Navigat Organic Energy Bantah Terima Uang Tip Sampah DKI Polisi Akan Bentuk Tim Usut Dugaan Korupsi Pengolahan Sampah Uang Tip Tak Masuk APBD Bekasi, Ahok Ubah Kerja Sama

"Saya kira semua orang berhak melaporkan ya, ya sudah laporkan saja ke polisi dan nanti disidang dan diproses," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/11).

Meski terlihat pasrah dilaporkan, Ahok menegaskan dirinya tidak merasa melakukan pencemaran nama baik. Perlawanan juga akan diberikan Ahok jika pelaporan benar-benar dilayangkan. (Baca: Pemprov DKI Berencana Kelola Mandiri TPST Bantar Gebang)

Perlawanan tersebut akan dilakukan dalam bentuk pembuktian di pengadilan, seandainya pelaporan tersebut sampai ke tahap pengadilan.

"Jika kamu anggap ini pencemaran nama baik, bawa ke pengadilan. Kita sama-sama mengadu, sama-sama membuktikan," ujarnya.

Ahok merasa keheranan lantaran DPRD Bekasi tidak memanggil Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan malah memanggil dirinya. Oleh sebab itu, Ahok kembali menegaskan agar DPRD Bekasi tidak hanya melakukan gertak sambal belaka terkait pelaporan terhadapnya.

"Tak perlu main gertak-gertak di media, saya juga tidak suka digertak-gertak," ujarnya.

Sebelumnya, Ahok meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki aliran dana tipping fee yang diberikan ke PT Godang Tua Jaya. Ahok curiga ada pihak yang bermain dalam tipping fee tersebut, salah satunya anggota DPRD Bekasi. (Baca: Dugaan Korupsi Sampah Bantar Gebang, Polisi Tunggu Audit BPK)

Namun Direktur Utama PT Godang Tua Jaya, Rekson Sitorus membantah pihaknya menerima tipping fee sebesar Rp400 miliar per tahun seperti yang disebutkan oleh Ahok. Dia pun merasa perusahaannya difitnah terkait hal tersebut.

"Saya klarifikasi bahwa kita enggak pernah mendapatkan tipping fee melebihi Rp200 miliar. Kalau gubernur bilang kita menerima Rp400 miliar itu fitnah, bohong," kata Rekson, ketika dihubungi wartawan, Senin (26/10). (obs)