Menristekdikti: Kampus Ikut Terlibat Atasi Bencana Asap

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan perguruan tinggi (PT) turut terlibat dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui hasil riset dan teknologi yang telah dikembangkan selama ini.

Nasir menyebutkan, beberapa PT yang telah aktif membantu menangani dampak karhutla, di antaranya Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Andalas, Universitas Riau, serta Universitas Lampung.

"ITB membuat alat Fresh-On 2015, di mana alat ini mampu menyaring partikel yang sangat kecil hingga berdiameter 50 nano meter yang melayang di udara bersama asap pekat beracun," kata Nasir saat konferensi pers di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (5/11).

Sementara, UI dengan Tim Ahli Pusat Riset dan Respons Bencana membuat alat penghisap asap dengan harga Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per unit. Undip juga membuat alat pembersih udara dengan sistem nano yang disebut Zeta Green.

Pilihan Redaksi Adopsi Prinsip PBB Jadi Cara Jerat Korporasi Pembakar Hutan 'Status Bencana Nasional Biarkan Pemda Lepas Tanggung Jawab' Pemerintah Tak Boleh Hentikan Operasi Asap Sampai Hujan Lebat Kunjungan Turis Asing Ke Sumatera Anjlok Akibat Kabut Asap

"Kami dari kementerian juga telah menyebarkan surat edaran ke tiap perguruan tinggi yang dekat dengan lokasi bencana agar meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan turut mencarikan solusi untuk mencegah karhutla ke depannya," tutur Nasir.

Selain itu, Nasir juga mengapresiasi aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh PT tersebut. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan kepada masyarakat tentang bencana kebakaran.

"Kami juga menghargai UI yang telah membuka Posko UI Peduli melawan asap di lokasi bencana asap, seperti di Desa Rimo Panjang, Kampar, dan Pekanbaru," kata Nasir.

Sebelumnya, Rektor UGM Dwikorita Karnawati mengungkapkan, ia telah menyampaikan kepada Presiden dan para menteri terkait mengenai hasil kajian Kelompok Kerja Gambut UGM yang kajiannya telah dilakukan sejak tahun 1974 hingga 2015.

Dwikorita menjelaskan, hasil kajian tersebut menyebutkan bahwa paket upaya untuk mengatasi atau mencegah kebakaran dan kerusakan lahan gambut ke depan perlu dilakukan dengan adanya integrasi beberapa aspek sosial, di antaranya rekayasa sosial dan rekayasa teknis.

Selain itu, papar dia, diperlukan juga integrasi aspek politik dan aspek pembangunan ekonomi dalam hal pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) atau perkebunan.

"Dari ketiga aspek yang terintegrasi tadi perlu dengan aspek legal. Peraturan, atau bahkan mungkin penegakan peraturan, harmonisasi peraturan, perbaikan peraturan, serta tata ruang," ujar Dwikorita di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11) lalu. (rdk)