Purnawirawan TNI AD Bakar Tanda Jasa di Hari Pahlawan

Jakarta, CNN Indonesia -- Memperingati Hari Pahlawan sejumlah purnawirawan TNI AD membakar piagam bintang tanda jasa yang diberikan negara atas jasanya tepat di depan Monumen Mandala, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/11).

"Tidak berguna bintang tanda jasa ini diberikan negara terhadap kami mantan pejuang. Sementara hak kehidupan kami selalu diusik negara," kata Kolonel Purnawirawan Willington Dumalang.

Pemilik piagam Bintang Gerilya dan Satya Lencana peristiwa aksi militer itu menyebutkan, penghargaan diperolehnya itu atas perjuangan membela negara pada masa lalu, namun kini harus kandas karena rumahnya akan digusur.

"Kami hanya menuntut hak kehidupan yang selama ini kami berikan kepada negara, mengapa harus kami yang harus disingkirkan. Kami berharap pemerintah mengkaji ulang keputusan itu," harapnya.

Lihat juga: Wapres Jusuf Kalla Tabur Bunga di Makam Para Tokoh Nasional

Ketua Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara (FKPRN) Sulsel Letkol Purnawirawan Goeltom menambahkan pembakaran bintang jasa tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap negara yang tidak memberikan haknya sebagai mantan pejuang.

"Bintang jasa ini kami sepakat membakarnya karena negara tidak peduli lagi terhadap hak kami atas kepemilikan rumah yang sudah ditinggali puluhan tahun lamanya," kata Goeltom.

Lihat juga: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tinggal Tunggu Waktu

Sebelumnya puluhan istri, anak dan keluarga purnawirawan mengatasnamakan FKPRN mengelar aksi upacara sebagai bentuk penolakan penggusuran dari pihak TNI Kodam VII Wirabuana dalam waktu dekat di sejumlah lokasi di Makassar.

Rencananya Pengadilan Negeri Makassar akan melakukan eksekusi terhadap 63 rumah dinas TNI AD di Jalan Cenderawasih, Garuda, Mappanyukki, Rajawali, Buntu Terpedo dan Mappaoddang.

Lihat juga: Fahri Setuju Jika Soeharto Mendapat Gelar Pahlawan Nasional

Rumah tersebut akan diambil alih TNI terkait lahan negara, padahal lahan dan rumah tersebut sudah ditinggali keluarga purnawirawan tersebut sejak puluhan tahun lalu.

Sekretaris Jenderal FKPRN Sulsel Herman A Kendek menambahkan pihaknya sudah melakukan upaya hukum atas upaya pengosongan lahan tersebut tetapi mandek di tengah jalan.

Selain itu pihaknya juga telah menempuh jalur politik pada 2012 lalu di tingkat DPRD Kota sehingga disepakati tidak ada penggusuran dan dikeluarkan moratorium tidak boleh dilakukan pengosongan dengan dalil apapun.

"Kami sudah bertemu dengan Sekertaris Negara serta Menteri Pertahanan terkait permasalahan ini. Bukan hanya di Makassar tapi di daerah lain kasusnya sama. Rabu besok, perwakilan FKPRN pusat akan difasilitasi bertemu panglima TNI dan menteri pertahanan untuk membahas solusinya," ujar dia.

Herman menambahkan keputusan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar ini telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 serta moratorium.