Setahun Jokowi-JK, Desa Masih Terpinggirkan
Abraham Utama | CNN Indonesia
Rabu, 11 Nov 2015 15:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dinilai belum mampu mewujudkan pembangunan yang bergerak dari pinggir ke pusat. Pembangunan ekonomi yang masih berpusat di perkotaan membuat desa semakin terpinggirkan.
Pernyataan tersebut merupakan hasil penelitian Public Policy Institute (Poinst) yang dirilis Rabu (11/11). Mereka mendasarkan penelitian mereka pada data yang secara resmi dikeluarkan Badan Pusat Statistik.
Peneliti Points Telisa Aulia Falianty memaparkan, pada Maret 2015 angka kemiskinan di pedesaan meningkat 0,45 persen dibandingkan September 2014. Presentase itu ekuivalen dengan 570 ribu orang.
Walaupun pada periode yang sama kenaikan tingkat kemiskinan juga terjadi di perkotaan, yakni sebesar 0,13 persen, enam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah menurutnya tidak berdampak positif bagi pedesaan.
Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Haryadi, menuturkan enam paket kebijakan ekonomi tersebut bias kelas karena memberikan insentif kepada pemilik modal.
Haryadi menilai, paket kebijakan itu juga bias sektoral karena lebih fokus ke sektor industri dan tidak ke sektor pertanian atau perkebunan. Terpusatnya perhatian pemerintah pada sektor industri, menurutnya, juga melahirkan bias spasial, mengingat roda industri lebih banyak berada di perkotaan.
"Paket kebijakan tidak menyentuh daerah pinggiran. Paket kebijakan ekonomi keenam tentang pembangunan kawasan ekonomi khusus sebenarnya juga lebih banyak membangun kota," ujarnya.
Penelitian Points turut menggarisbawahi program dana desa. Peneliti Points yang juga Ketua Pusat Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi, mengatakan program tersebut sesungguhnga merupakan salah satu solusi jitu mengurangi disparitas antarwilayah. Sayangnya, pencairan dan penggunaan dana desa tersendat.
Muradi berkata, para perangkat desa di pelbagai wilayah bingung mengalokasikan dana desa. "Aparat desa di pinggiran Banten misalnya, tidak tahu menggunakan dana itu untuk keperluan apa," ucapnya.
Muradi menuturkan, langkah pemerintah pusat seharusnya tidak berhenti pada pemberian insentif kepada desa. Ia menilai, pemerintah juga perlu memberikan pengarahan kepada pejabat di tingkat desa tentang pengalokasian dana desa untuk proyek yang sifatnya membangun.
Awal pekan ini, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang ketujuh pada pekan ini. Salah satu kebijakan yang masuk dalam paket ini adalah alokasi dana desa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sementara itu, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan per September 2015, dana sebesar Rp16,57 triliun atau 80 persen dari total anggaran dana desa yang dialokasikan dalam APBN 2015 telah disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Pada periode itu, jumlah daerah penerima dana desa telah mencapai 434 kabupaten/kota, dengan jumlah desa sebanyak 74.093 desa. (pit)
Pernyataan tersebut merupakan hasil penelitian Public Policy Institute (Poinst) yang dirilis Rabu (11/11). Mereka mendasarkan penelitian mereka pada data yang secara resmi dikeluarkan Badan Pusat Statistik.
Peneliti Points Telisa Aulia Falianty memaparkan, pada Maret 2015 angka kemiskinan di pedesaan meningkat 0,45 persen dibandingkan September 2014. Presentase itu ekuivalen dengan 570 ribu orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Haryadi menilai, paket kebijakan itu juga bias sektoral karena lebih fokus ke sektor industri dan tidak ke sektor pertanian atau perkebunan. Terpusatnya perhatian pemerintah pada sektor industri, menurutnya, juga melahirkan bias spasial, mengingat roda industri lebih banyak berada di perkotaan.
Muradi berkata, para perangkat desa di pelbagai wilayah bingung mengalokasikan dana desa. "Aparat desa di pinggiran Banten misalnya, tidak tahu menggunakan dana itu untuk keperluan apa," ucapnya.
Muradi menuturkan, langkah pemerintah pusat seharusnya tidak berhenti pada pemberian insentif kepada desa. Ia menilai, pemerintah juga perlu memberikan pengarahan kepada pejabat di tingkat desa tentang pengalokasian dana desa untuk proyek yang sifatnya membangun.
Sementara itu, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan per September 2015, dana sebesar Rp16,57 triliun atau 80 persen dari total anggaran dana desa yang dialokasikan dalam APBN 2015 telah disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Pada periode itu, jumlah daerah penerima dana desa telah mencapai 434 kabupaten/kota, dengan jumlah desa sebanyak 74.093 desa. (pit)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK