DPRD DKI: Dinas Kebersihan 'Termehek-mehek' Urus Sampah

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Triwisaksana meragukan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mau melakukan swakelola sampah. Alasannya, kata Bang Sani, panggilan akrab Triwisaksana, karena Dinas Kebersihan dinilai belum sanggup melakukan swakelola sampah.

"Dinas Kebersihan ini sudah termehek-mehek, bermasalah terus soal kualitas bus yang akhirnya berujung pada penolakan banyak warga," kata Bang Sani saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (12/11).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menganggap sikap Pemprov DKI yang akan mengelola sampah sendiri adalah salah langkah.

Pilihan Redaksi Ahok Anggarkan Pengolahan Sampah untuk GTJ Hingga Awal 2016 Ahok Tambah Terus Truk Sampah Agar Penuhi Kapasitas Gubernur Jabar Hubungi Wali Kota Bekasi Soal Sampah DKI Pakar Persampahan: Jakarta Mampu Kelola Sampah Sendiri Ahok Siap Pertaruhkan Jabatan Untuk Masalah Sampah

“Menurut saya ada salah kaprah soal swakelola sampah, masalahnya sumber daya manusia di Dinas Kebersihan tidak sanggup," kata dia.

Bang Sani mengatakan Dinas Kebersihan selama ini belum punya pengalaman dalam melaksanakan swakelola sampah. Pihaknya juga mengkhawatirkan akan adanya tumpang tindih kewenangan.

Dia pun mengkritik rekam jejak Dinas Kebersihan DKI Jakarta dalam melakukan penanganan sampah di ibu kota selama ini. Berbagai masalah, mulai dari proses loading, transportasi, hingga pengiriman sampah ke Bantargebang dinilai sudah menunjukkan bagaimana buruknya rekam jejak Dinas Kebersihan.

Dengan berbagai masalah tersebut maka memunculkan keraguan terhadap rencana swakelola sampah. Menurutnya, di negara-negara lain masalah regulasi dipegang pemerintah, sedangkan operasional harus dipegang pihak ketiga.

Bang Sani melihat Pemprov DKI berpotensi babak belur jika benar-benar melakukan swakelola sampah. Itulah sebabnya Badan Anggaran DPRD DKI masih memasukkan tipping fee untuk mengantisipasi pengelolaan sampah.

"Harusnya pemerintah menangani regulasi saja, sementara pengelolaan biarkan oleh orang lain atau pihak ketiga," kata Tri.

"Gubernur dan jajarannya tinggal melakukan pengawasan saja. Jika tidak mau menggunakan pihak ketiga bisa gunakan BUMD,” tambah dia. (obs/obs)