Satu Tahun Kerja Prasetyo Ditandai Perlawanan Balik Koruptor

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menepis tudingan yang menyebut Korps Adhyaksa kerap tebang pilih dalam penanganan perkara terutama yang berkaitan dengan kasus korupsi.

Menurut Prasetyo, selama ini penyidik maupun jaksa di Kejaksaan Agung tak pandang bulu dalam mengusut perkara, baik berdasarkan temuan dari hasil penyelidikan maupun laporan masyarakat.

"Semua kita lakukan, justru karena tidak tebang pilih itulah kita mendapatkan perlawanan balik dari koruptor," ujar Prasetyo saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jumat (20/11).

Lihat juga: Setahun Prasetyo, Penanganan Perkara Dinilai Kacau-balau

Perlawanan balik koruptor yang disinggung Prasetyo berkaitan dengan tuduhan yang menimpa anak buahnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMpidsus) Maruli Hutagalung.

Maruli dalam hal ini sempat dituding mendapat aliran duit sebesar Rp 500 juta untuk mengamankan kasus korupsi bantuan sosial d Sumatera Utara. Uang yang dberikan Kaligis diketahui berasal dari kantong Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti.

"Inilah yang namanya saya katakan sebagai perlawanan balik dari para koruptor," ujar Prasetyo.

Lihat juga: Kaligis Bantah Berikan Uang untuk Jaksa Maruli

Prasetyo menepis tudingan tersebut dan menyerahkan penilaian kepada masyarakat atas kabar yang beredar tersebut. Dia enggan mengambil pusing urusan tersebut lantaran merasa ada tumpukan pekerjaan rumah lain yang lebih penting untuk diselesaikan di Kejaksaan Agung.

Pekerjaan yang dibenahi oleh Prasetyo saat ini berkaitan dengan pembenahan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan kelembagaan, infrastruktur dan sumber daya manusia.

Menurut Prasetyo, saat ini Kejaksaan Agung berusaha menghidupkan kembali peran dan fungsi pejabat eselon lima (5) yang bakal diisi oleh para jaksa pemula yang baru bergabung dengan kejaksaan.

Pembenahan di ranah SDM dan kelembagaan itu digalakkan untuk nantinya turut menunjang sejumlah program dan divisi yang saat ini sudah mulai berjalan, seperti Satuan tugas khusus (Satgasus) dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (P4).

Lihat juga: Kejagung Diminta Perbaiki Lima Sektor yang Dinilai Buruk

Sementara untuk pembenahan infrastruktur, Prasetyo berharap pemerintah berkenan menambah anggaran untuk Kejkasaan Agung, terutama berkaitan dengan biaya operasional penanganan perkara.

"Semua upaya ini dilakukan untuk mendorong agar SDM kita meningkat kualitasnya. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh supaya kejaksaan bisa bekerja lebih baik," kata dia.

Bagaimananpun, satu tahun kinerja Prasetyo masih menjadi sorotan terutama di bidang penegakan hukum. Komisi Kejaksaan (Komjak) memiliki sejumlah catatan terkait kinerja Kejaksaan Agung berdasarkan laporan dan aduan masyarakat.

Salah satu kritikan dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Agung berkaitan dengan manajemen penanganan perkara yang dianggap amburadul. Aduan yang masuk ke Komjak antara lain berkenaan dengan persoalan tebang pilih penanganan perkara dan soal penyalahgunaan kewenangan dalam penangan perkara.

Komisioner Komjak Indro Sugianto mengamini manajemen penanganan perkara di Kejaksaan Agung saat ini belum optimal. Padalah jauh sebelum Prasetyo memimpin, kejaksaan telah berupaya membuat formula untuk membuat kontrol dan sekaligus percapatan dalam penanganan setiap perkara.

"Tapi di tahun terakhir ini hal itu justru kurang bisa diimplementasikan hingga ke tingkat bawah, sehingga kemudian masih kacau balau penanganan perkaranya," ujar Indro. (bag)