Agung Laksono: Sanksi untuk Setya Novanto Menunggu Putusan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono menyatakan belum bisa menduga sanksi yang dapat diberikan partai terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto.

Setya Novanto dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan dugaan mencatut nama presiden dan wakil presiden serta meminta saham dalam pembicaraan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Menurut Agung, partainya tetap menganut asas praduga tak bersalah dalam kasus ini, hingga dapat dibuktikan benar atau tidak dugaan yang dilayangkan Sudirman Said.

"Saya tidak bisa menduga dulu sebelum tahu kesalahan yang dilakukan. Kita lihat di MKD seperti apa," kata Agung di kediamannya, Jakarta Timur, Jumat (20/11).

Selama belum dinyatakan bersalah, Agung mengatakan partainya tidak dapat dipaksa untuk mengambil tindakan. Namun, jika benar terbukti bersalah, Agung menilai hal ini merupakan sebuah skandal besar dengan resiko penerimaan sanksi yang besar pula.

Agung enggan berspekulasi lebih jauh terkait sanksi yang akan diberikan Golkar kepada Setya Novanto. Namun, dia hanya menyebutkan, sanksi di partai tidak jauh seperti yang dimiliki MKD, yakni teguran lisan hingga pemberhentian.

Namun, jika nanti ternyata tidak terbukti benar seperti yang disampaikan Sudirman Said, Agung meminta agar Setya Novanto dapat dipulihkan kembali nama dan kehormatannya.

"Nyatakan bahwa itu tidak benar. Jadi fair kita, kalau benar ya berikan sanksi. Tergantung daripada kesalahannya," ujar Agung.

Pilihan Redaksi Mosi Tidak Percaya Setya Novanto Tunggu Keputusan Fraksi Tak Jadi Audit, MKD Bakal Buka Rekaman Freeport di Sidang Agung Laksono: Kasus Freeport Bisa Jadi Turbulensi Politik

Mekanisme pemberian sanksi, kata Agung, dapat dilakukan setelah ada vonis atau putusan yang menyatakan bersalah.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, berharap MKD bersikap bijak dalam memproses kasus ini.

"Kami minta MKD bijaksana tidak memberikan sanksi yang berat kepada Novanto," kata Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (20/11).

Terkait instruksi Partai Golkar yang membantu Setya Novanto melalui kader di MKD, Bambang menjelaskan bahwa komunikasi itu dilakukan secara informal. Hal ini hanya untuk mengingatkan bahwa kader Golkar di MKD bersikap adil dan mendorong kasus diproses secara transparan. (gir/gir)