Jokowi Tunjuk Beberapa Menteri Khusus Tangani Negara Sahabat
Resty Armenia | CNN Indonesia
Senin, 23 Nov 2015 16:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk beberapa menteri Kabinet Kerja yang secara khusus diutus untuk menangani tindaklanjut kerjasama dengan negara-negara sahabat tertentu.
"Presiden juga memutuskan menteri yang diberi tanggungjawab tambahan sebagai menteri penghubung untuk masing-masing negara. Apabila ada persoalan atau hal yang berkaitan dengan investasi, perizinan, dan hal yang menyangkut negara itu, maka menteri inilah yang diminta untuk menyelesaikan," ujar Pramono di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (23/11).
Berikut menteri-menteri yang diberi tanggungjawab untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan negara-negara tertentu:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bertanggungjawab untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil bertanggungjawab untuk Jepang
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno bertanggungjawab untuk China
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bertanggungjawab untuk Rusia, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan
5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong bertanggungjawab untuk negara-negara Eropa dan Australia
6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bertanggungjawab untuk India
7. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bertanggungjawab untuk Singapura
8. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli bertanggungjawab untuk Malaysia
9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf bertanggungjawab untuk Korea Selatan
10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani bertanggungjawab untuk Taiwan dan Hongkong
11. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bertanggungjawab untuk negara-negara Asia Tenggara, kecuali Singapura dan Malaysia
"Jadi itulah yang ditunjuk dan diputuskan oleh Presiden. Presiden dalam berbagai kesempatan juga menugaskan Menteri Perekonomian (Darmin Nasution), maka pertanyaan dari pelaku usaha apakah paket deregulasi akan dilanjutkan atau tidak, tentunya sekali lagi akan dilanjutkan," kata politisi yang akrab disapa Pram itu.
(bag)
"Presiden juga memutuskan menteri yang diberi tanggungjawab tambahan sebagai menteri penghubung untuk masing-masing negara. Apabila ada persoalan atau hal yang berkaitan dengan investasi, perizinan, dan hal yang menyangkut negara itu, maka menteri inilah yang diminta untuk menyelesaikan," ujar Pramono di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (23/11).
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bertanggungjawab untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil bertanggungjawab untuk Jepang
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno bertanggungjawab untuk China
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bertanggungjawab untuk Rusia, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan
5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong bertanggungjawab untuk negara-negara Eropa dan Australia
6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bertanggungjawab untuk India
7. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bertanggungjawab untuk Singapura
8. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli bertanggungjawab untuk Malaysia
9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf bertanggungjawab untuk Korea Selatan
10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani bertanggungjawab untuk Taiwan dan Hongkong
11. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bertanggungjawab untuk negara-negara Asia Tenggara, kecuali Singapura dan Malaysia
Politisi yang akrab disapa Pram itu menjelaskan, penunjukan menteri penghubung itu dilakukan dalam rangka efisiensi supaya ada penanggungjawab secara langsung dan tidak saling melempar tanggungjawab.
Tak hanya itu, imbuh Pram, jika nanti ada negara-negara yang menghadapi persoalan, maka negara yang bersangkutan sudah tahu siapa yang haris dihubungi. "Karena memang aturan kita ini berhenti di salah satu menteri sektoral, kemudian enggak selesai-selesai. Maka untuk penyelesaian itu ada menteri yang secara khusus ditugaskan oleh Presiden," katanya.
"Jadi itulah yang ditunjuk dan diputuskan oleh Presiden. Presiden dalam berbagai kesempatan juga menugaskan Menteri Perekonomian (Darmin Nasution), maka pertanyaan dari pelaku usaha apakah paket deregulasi akan dilanjutkan atau tidak, tentunya sekali lagi akan dilanjutkan," kata politisi yang akrab disapa Pram itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK