Usai Diperiksa, Tersangka Korupsi Pelindo II Hindari Wartawan

Jakarta, CNN Indonesia -- Tersangka kasus dugaan korupsi pada pengadaan 10 mobile crane PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Ferialdy Noerlan enggan meladeni pertanyaan wartawan usai diperiksa penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Ia memilih menyerahkan sepenuhnya pada kuasa hukumnya.

Meninggalkan gedung Bareskrim pada sekira 17.45 WIB, Senin (23/11), Direktur Teknik Pelindo ini langsung meninggalkan rombongannya dan berjalan sendiri ke arah luar.

"Tanya pengacara saya saja ya, saya tidak akan komentar," ujarnya.

Lihat juga: RJ Lino: 10 Mobile Crane Tidak Mangkrak

Pada saat yang sama, rombongan kuasa hukumnya sedang memberikan keterangan kepada awak media di depan gedung Bareskrim. Berkeras enggan menjawab pertanyaan wartawan, Feri akhirnya kembali menghampiri pengacaranya.

Di sisi kuasa hukumnya, anak buah Richard Joos Lino itu pun tetap tidak berkomentar. Sementara itu, salah satu pengacaranya, Frederich Yunadi, mengatakan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak benar.

"Menurut saya salah, tidak ada alat bukti yang sah," ujarnya.

Frederich mengatakan surat pemberitahuan penetapan tersangka baru dia terima pada Jumat pekan lalu. Namun, pada surat itu tertera penetapan sudah dilakukan sejak 27 Agustus.

Sementara, kata Frederich, saat itu penyidik belum melakukan tindakan apapun. "Geledah belum, periksa saksi belum tapi sudah ditetapkan tersangka."

Lihat juga: Kapolri: Pemeriksaan RJ Lino Bisa Tentukan Tersangka Baru

Menanggapi itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Komisaris Besar Agung Setya menampik. "Berdasarkan ketentuan kan harus sudah ada dua alat bukti yang sah."

Dia mengatakan penyidik sudah bekerja sebagai prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dia meminta semua pihak untuk tidak salah memahami peraturan tersebut.

"Peraturan jangan diputarbalikkan," kata Agung.

Kasus ini berawal dari penemuan 10 mobile crane yang mangkrak di Pelabuhan Tanjung Priok. Seharusnya alat-alat itu dikirim ke delapan pelabuhan berbeda di Indonesia.

Setelah diselidiki, polisi menduga delapan pelabuhan itu sebenarnya tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Karena itu, diduga ada motif korupsi di balik pengadaannya.