Fahri Hamzah Resmikan Pergantian Wakil Ketua MKD dari Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah meresmikan pergantian salah satu pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Golkar Hardisoesilo digantikan Abdul Kahar Muzakir.

"Dengan ini saya serahkan palu kepada pimpinan. Saya harapkan MKD bekerja profesional," kata Fahri di Ruang Sidang MKD, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/11).

Lihat juga: Sidang Terbuka Ketua DPR Pertimbangkan Hak Privasi dan Publik

Palu sidang tersebut secara simbolis diserahkan Fahri kepada Ketua MKD Surrahman Hidayat. Setelah prosesi itu, Fahri beranjak pergi meninggalkan ruang sidang.

Surrahman lantas mengambil alih forum dan menyatakan rapat internal anggota MKD, sesuai dengan aturan akan berlangsung tertutup.

"Pimpinan, serta anggota MKD, kita akan melanjutkan rapat internal. Sesuai tata beracara bersifat tertutup," kata Surrahman.

Lihat juga: Soal Setya Novanto, MKD Pertimbangkan Panggil Jokowi dan JK

Namun, belum sempat dimulai, Surrahman memutuskan rapat internal diskors untuk makan siang dan mempersilahkan bagi anggota yang akan menjalankan ibadah salat.

Surrahman sebelumnya menjelaskan, peresmian ini agar pimpinan baru dapat bekerja efektif dalam memimpin MKD. Lain halnya jika pergantian hanya dalam tataran anggota, tidak perlu diresmikan melalui pimpinan DPR, karena dapat langsung bekerja setelah diserahkan surat pergantian resmi dari fraksi.

"Setelah peresmian, palu diserahkan ke pimpinan yang baru. Tidak ada yang berubah, hanya pergantian dari Hardisoesilo digantikan Abdul Kahar Muzakir," ujar Surrahman.

Lihat juga: Kelompok Aktivis Tuntut Setya Novanto Mundur

Hingga kini, rapat internal anggota MKD masih diskors. Pada rapat kali ini akan membahas tindaklanjut dari keputusan rapat sebelumnya Selasa pekan lalu (24/11), untuk menetapkan jadwal persidangan dan para saksi yang akan dipanggil.

Salah satu sidang yang dibahas dalam rapat internal kali ini adalah sidang perkara dengan teradu Ketua DPR Setya Novanto. (sur)