DPRD DKI: Audit Independen Bukan Suara Lembaga

Jakarta, CNN Indonesia -- Berbagai pihak mempermasalahkan keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang menyewa jasa auditor independen untuk mengevaluasi susunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara) 2016 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Meski begitu, keputusan Prasetyo ternyata mendapat pembelaan dari pimpinan DPRD DKI yang lain. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD M. Taufik.

"Itu hanya untuk kontrol Pak Ketua saja dan boleh meminta bantuan auditor independen," kata Taufik saat ditemui di gedung DPRD DKI, Senin (30/11).

Pilihan Redaksi Ahok: Evaluasi Anggaran Jakarta Sudah 90 Persen Ahok Yakin DPRD Dukung APBD 2016 Soal Auditor DPRD, Ahok: Dia Tak Mengerti Sistem Keuangan Anggaran Siluman Jakarta Rp1,47 Triliun Dialihkan untuk Rusun

Taufik pun mengungkapkan bahwa tindakan Prasetyo menyewa auditor independen telah dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD yang lain. Bahkan mereka juga sudah diberitahu mengenai hasil audit tersebut.

Pria yang bernaung di Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut menjelaskan bahwa hasil audit tersebut hanya akan digunakan sebagai bahan pribadi saja. Bahan-bahan tersebut, lanjut Taufik, bukan merupakan suara resmi dari lembaga DPRD DKI.

"Saya boleh saja menggunakan audit independen untuk bahan pribadi, itu juga bukan menjadi suara lembaga," katanya.

"Hasil audit itu nanti bisa dijadikan bahan pengecekan di Badan Anggaran DPRD DKI."

Selain menekankan bahwa audit tersebut tak akan menjadi suara lembaga, Taufik juga menegaskan Prasetyo menggunakan uang pribadi saat menyewa sang auditor. Jika Pras menyewa menggunakan dana operasional maka itu berartio menyalahi aturan.

"Itu tidak boleh menggunakan dana operasional, itu dana pribadi," kata Taufik.

(meg)