Jonan Lapor Jokowi Kasus Kecelakaan Maut Metromini-Kereta Api

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku telah melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kecelakaan antara bus Metromini dan kereta rel listrik yang terjadi di palang perlintasan kereta Muara Angke, Jakarta Utara. Ia pun diutus untuk berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengenai pembenahan disiplin Metromini.

"Saya ingin bicarakan lagi supaya ada pembenahan disiplin Metromininya dan juga pembahasan bagaimana mengatasi secara permanen perlintasan-perlintasan sebidang ini," ujar Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/12).

Jonan menjelaskan, pembenahan disiplin Metromini yang dimaksud adalah mengadakan petugas gabungan atau memeriksa kesesuaian surat izin mengemudi (SIM) pengemudi Metromini. "Metromini itu kan kalau tidak salah SIM-nya B1, umum itu. Itu diperiksa. Terus pemeriksaan kesehatan pengemudi, kelayakan kendaraan, dan sebagainya. Kemarin katanya nerobos ya," katanya.

Pilihan Redaksi Kapolda Minta Ahok Beri Sanksi Pengelola Metromini Satu Jenazah Penumpang Metromini Belum Diambil Pihak Keluarga Sebanyak 19 Lintasan Kereta Sebidang di Jakarta Harus Ditutup Dirjen Perkeretaapian: Jelas Ada Pelanggaran Dalam Kecelakaan

Jonan pun mengaku mendapat arahan dari Presiden untuk mengkoordinasi Metromini-Metromini baru untuk dibuatkan satu atau lebih badan usaha dan memberikan subsidi sopir agar mendapatkan honor berdasarkan kilometer jalan, alih-alih berdasarkan penumpang.

"Kalau berdasarkan penumpang ya semangatnya untuk menjaga keselamatan kurang, karena mengejar setoran," ujarnya.

Jonan menyampaikan, pihaknya telah membuat peraturan untuk menindak Metromini yang dianggap tidak layak jalan dengan tenggat waktu tiga tahun. Saat ini, tuturnya, peraturan tersebut telah berjalan selama lebih dari satu setengah tahun. Jika setelah tiga tahun Metromini yang tidak layak itu tidak memenuhi kriteria, ia menegaskan akan menghapus izin operasi kendaraan.

"Kami sudah buat standar kendaraan umum harus berpengatur suhu ruangan. Macam-macam detailnya bisa di-download di situs Kemenhub itu. Tapi dalam tiga tahun, enggak bisa serta-merta. Kalau serta-merta saya kira maksimal sepertiga daripada bus sedang enggak beroperasi nanti. Pelan-pelan lah," tuturnya.

Terkait permasalahan perlintasan sebidang, menurut Jonan solusi yang bisa diambil ada dua, yakni rel kereta bisa dibuat di atas dan membangun underpass atau viaduk. Namun, ia berpendapat bahwa lebih baik membangun underpass, karena ongkos yang dikeluarkan lebih murah daripada opsi pertama.

"Kalau saya lebih baik underpass. Memang ada pendapat bahwa kalau jalan raya dibuatkan underpass atau viaduk mungkin tidak bisa menampung, ya diperlebar underpass atau viaduknya,” ujarnya.

Adapun kalau rel kereta ditaruh di atas, lanjut Jonan, memang bisa dan lebih permanen solusinya namun ongkosnya bisa puluhan kali lebih besar dibanding bangun underpass atau flyover.

Di wilayah operasi kereta Commuter Line sendiri, papar Jonan, terdapat kurang lebih 200 perlintasan sebidang. Ia menuturkan, di setiap perlintasan resmi terdapat pos penjaga. "Kalau jalannya jalan negara, itu Kemenhub yang mengadakan (pos penjaga), saya kira sudah ada. Kalau jalan provinsi atau kabupaten KRL ya Pemda yang menyediakan," ujarnya.

Kemarin, terjadi kecelakaan antara kereta Commuter Line dan Metromini pada pukul 08.45 WIB di perlintasan Angke, Jakarta. Metromini jurusan Kalideres-Grogol dengan nomor polisi B 7660 FD itu tidak mengindahkan peringatan kereta, menabrak palang, dan tersambar kereta yang sedang melintas.

Akibat kecelakaan ini, setidaknya 18 orang meninggal. Seluruhnya adalah penumpang, sopir, dan kernetnya. Sedangkan beberapa orang lainnya menderita luka berat. Proses evakuasi kecelakaan tersebut berlangsung sulit karena bodi Metromini terbawa KRL hingga tersangkut pondasi peron Muara Angke. Guna memudahkan evakuasi, petugas memotong bodi Metromini.

(obs)