Banyak Oknum Nakal di Dinas Perhubungan DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menyatakan banyak oknum Dishub yang menyalahgunakan posisinya untuk menerbitkan dokumen yang berkaitan dengan perizinan kendaraan. Hal tersebut terungkap setelah banyaknya angkutan umum dan barang yang seharusnya tidak laik jalan namun tetap beroperasi.

"Banyak kendaaran umum yang kasat mata yang seharusnya tidak lulus uji, tapi bisa jalan," ujar Andri di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (8/12).

Andri mengatakan, selain kejanggalan uji, ada oknum Dishub di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang sengaja mencuri berbagai perlengkapan yang digunakan dalam proses uji, misalnya buku KIR, keping plat tanda uji KIR dan sticker uji KIR.

Lihat juga: Minim Tempat Uji KIR Jadi Alasan Tindak Pemalsuan Buku KIR

Andri mengaku saat ini telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menindak oknum dan kendaraan yang diketahui tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Pasalnya, kesalahan prosedur tetap dalam pemberian izin kendaraan dapat menyebebkan sejumlah permasalah, di antaranya penggelapan barang dan pencurian kendaraan bermotor karena izin kendaraan yang palsu.

Lihat juga: Dishub Ungkap Alotnya Penggabungan Metromini ke Transjakarta

Mengancam keselamatan masyarakat, khususnya kendaraan umum karena kendaraan tidak laik jalan tetap beroperasi dan menimbulkan kerugian negara juga menjadi masalah lain.

"Oleh karena itu, sekali lagi kami butuh partisipasi masyarakat dalam menata sistem transportasi ini. Kami akui masih banyak kekurangan," ujar Andri.

Sopir Dibayar Per Kilometer

Sementara itu, dalam Rapat Pimpinan Pemerintah Provinsi DKI, Andri mengaku telah mencanangkan untuk adanya implementasi dan revitalisasi terhadap angkutan umum non Bus Rapid Transit (BRT). Salah satunya, dengan memberi Public Service Obligation (PSO) terhadap seluruh angkutan umum non BRT.

"Jadi selama ini kita konsentrasinya hanya busway saja yang diberi PSO, sekarang angkutan umum juga non BRT atau reguler kita berikan PSO," ujar Andri.

Lihat juga: Polisi Ungkap Kasus Pemalsuan Buku KIR

Andri juga mengaku telah meminta Pemprov DKI untuk memberi tambahan dan untuk merealisasikan rencananya tersebut. Sehingga, kecelakaan atau tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kendaraan umum di DKI bisa teratasi.

"Kita sudah tingkatkan anggaran yang tadinya Rp940 miliar untuk PSO, kita tingkatkan Rp1,4 triliun untuk PSO untuk rupiah per kilometer. Sehingga tidak terjadilah itu yang namanya kebut-kebutan, ugal-ugalan, kejar setoran. Karena kita yang gaji, kita yang kasih dengan PSO itu," ujar Andri. (bag)