Peringatan Hari HAM Kalah Seksi dengan Hari Antikorupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie berpendapat peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia yang diperingati pada 10 Desember di Indonesia, masih kalah pamor dengan peringatan Hari Antikorupsi yang jatuh pada 9 Desember.

Menurutnya, masih banyak pejabat maupun masyarakat yang tidak mengetahuinya. Bahkan, pejabat atau politisi lebih memilih peringatan Hari Antikorupsi, karena isu yang dibawa lebih seksi.

Pilihan Redaksi Kapolda Bantah Larang Diskusi Album Keluarga #50tahun1965 'The Look of Silence' Bisa Diunduh Gratis Mulai Malam Ini Hari HAM, Jokowi Disebut Lupa Janji Aksi Kamisan dalam Balutan Hari HAM Sedunia

"Politisi cenderung ke isu antikorupsi. Isu HAM kurang begitu seksi. Maka cukup lama kita tidak saksikan peringatan hari HAM," kata Jimly dalam acara peringatan hari HAM sedunia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (10/12).

Padahal, Jimly menuturkan peringatan ini dapat dijadikan cara untuk mengetahui sejarah bangsa, yang masih berkutat dengan persoalan pelanggaran HAM di masa lalu. Selain itu, isu HAM juga menjadi salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam pembangunan negara.

Sehingga, Ketua Dewan Kehormatan Penyelanggaraan Pemilu ini sedikit berkelakar agar hari antikorupsi tidak beriringan dengan peringatan hari HAM sedunia.

"Perlu dipikirkan juga, jangan dipersaingkan antara 10 dengan 9 Desember. Hari antikorupsi, cari waktu lain jangan 9 Desember," ucap Jimly sambil berkelakar.

Namun, Jimly mengapresiasi pemerintahan Joko Widodo yang mulai menyelenggarakan peringatan hari HAM sedunia. Hal ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, yang seringkali tidak memperingati.

"Makin disadari terutama, Pak Jokowi tiap tahun terlibat. Di pemerintahan sebelumnya, 10 Desember itu sering dilupakan," ujar Jimly.

Di tempat terpisah, massa dari berbagai kelompok korban pelanggaran HAM yang bergabung dalam aksi Koalisi Peringatan Hari HAM atau Koper HAM, menggelar aksi Kamisan yang memasuki pekan ke 423, di Istana Negara.

Koper HAM yang terdiri dari dari korban tragedi 1965 hingga 1998, kelompok LGBT, kelompok Syiah, mahasiswa, nelayan, petani, dan pekerja seni, menagih janji Presiden Jokowi. (ama)