DPR Bantah Tolak Hadir Dalam Perayaan Festival Antikorupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrahman Ruki menanyakan pihak internal KPK terkait adanya undangan terhadap anggota DPR dalam perayaan Festival Antikorupsi 2015 yang diadakan KPK di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/12) lalu.

"Saya tidak terima undangan. Jadi kalau Pak Ruki bilang DPR tidak datang, tanya dulu sekretariatnya DPR diundang atau tidak," ujar Masinton saat ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (12/12).

Masinton menyatakan, tuduhan bahwa DPR tidak datang padahal tidak diundang adalah sebuah bentuk keteledoran KPK. Ia menilai, keteledoran tersebut bisa merambah kebanyak sisi KPK, termasuk dalam penanganan kasus.

Pilihan Redaksi KPK Beda Suara Soal Pembatalan Pidato Ahok di Bandung Ahok Heran Batal Jadi Pembicara Hari Anti Korupsi Sedunia Ruki: Tak Satupun Anggota DPR Hadiri Festival Antikorupsi Gaet Anak Muda, KPK Helat Festival Antikorupsi

Oleh karena itu, Masinton menegaskan KPK harus teliti sebelum mengeluarkan pernyataan dan mengambil sikap. Pasalnya, pernyataan Ruki dalam pembukaan acara tersebut telah menumbuhkan persepsi negatif terhadap DPR.

"Jadi, pimpinan KPK (Ruki) itu sebelum ngomong ngaca dulu, sudah rapi belum. Jangan nuduh-nuduh orang. Itu kan membangun persepsi kepada DPR karena dianggap tidak pro pemerantasan korupsi," ujar Masinton.

Sementara itu, menanggapi pembatalan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seagai pembicara dalam acara tersebut, Masinton melihat ada indikasi keberpihakan KPK dalam menangani kasus. Ahok yang saat ini sedang bermasalah dengan kasus jual beli lahan Rumah Sakit Sumber Waras adalah salah satu korbannya.

"Prinsipnya, KPK janganlah memilah-milah kasus. Kalau ada pelanggaran, khususnya dugaan korupsi langsung diselidiki. Jangan tiba-tiba KPK melipir-melipir.”

Masinton juga mengatakan KPK tidak boleh takut untuk memeriksa siapa saja yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut untuk menghilangkan persepsi publik bahwa selama ini KPK selalu tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi.

"Mau siapapun harus diperiksa, baik Ahok atau siapapun. Kalau ada indikasi bisa dipanggil, ya dipanggil. Jika diperiksa belum tentu bersalah," ujar Masinton.

Tak satupun anggota DPR yang hadir dalam acara tersebut jadi perhatian khusus Ruki. Dalam pidato pembukaannya Ruki mengaku sengaja tak mengucapkan selamat datang pada anggota DPR.

"Saya tidak menyebut anggota DPR karena saya tidak melihat seorang pun anggota DPR yang hadir di sini meskipun saya adalah mantan anggota DPR," ujar Ruki, Kamis (10/12) seperti diberitakan Detikcom.

Di sisi lain, Ahok mengaku heran dengan keputusan KPK yang batal menjadikan dirinya sebagai pembicara di acara tersebut. Ahok mempertanyakan lantaran hanya dirinya yang dibatalkan menjadi pembicara oleh KPK. "Ini tiba-tiba, tanda kutip ya, saya tidak boleh tampil, sedangkan Sudirman Said dan yang lainnya tidak dibatalkan," ujar Ahok saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (10/12).

Dalam surat elektronik yang diterima Ahok, dikatakan bahwa ada masukan dari pimpinan KPK berada di balik pembatalan tersebut.

Namun begitu, Ahok enggan menduga-duga siapa pimpinan KPK yang dimaksud dalam surat elektronik tersebut. Dia juga tak mau menghubungkan pembatalan tersebut dengan kasus Sumber Waras yang tengah diusut lembaga antirasuah.

"Saya tidak tahu tapi memang ada tulisan 'berdasarkan masukan pimpinan KPK'. Saya tak tahu pimpinan yang mana," katanya. "Mungkin ada oknum di KPK yang ingin mengkriminalisasi saya soal Sumber Waras."

(obs)