Ada Dana Perimbangan Masuk Jelang Pengesahan KUA-PPAS DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akan segera menandatangani nota kesepahaman terkait Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Namun, jelang penandatanganan tersebut Pemprov DKI menyebut bahwa ada dana baru yang masuk ke rancangan anggaran tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut, dana yang masuk ke KUA-PPAS adalah dana perimbangan. Seperti yang diketahui, dana perimbangan adalah dana yang diberikan pemerintah pusat sebagai bentuk bantuan dana.

"Ada tambahan dana perimbangan hingga Rp 184 juta," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/12).

Pilihan Redaksi DPRD DKI Sepakat APBD 2016 Disahkan 21 Desember Kebut Jadwal, DPRD DKI Yakin RAPBD Rampung Pekan Depan Banggar Rapat Tertutup, Ahok Sebut Anggaran Sudah Terbuka Nota Kesepahaman Susunan Anggaran 2016 DKI Diteken Sore Ini

Ahok, sapaan Basuki, menjelaskan bahwa masuknya dana tersebut tidak akan mengganggu persiapan penandatanganan KUA-PPAS. Menurut Ahok, bentuk KUA-PPAS yang sudah seperti APBD membuat penyisiran tidak akan memakan waktu lama.

"Ini isinya sudah sama dengan APBD maka teman-teman (DPRD DKI) akan cepat dan saling dukung dalam melakukan penyisiran," ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Saefullah menjelaskan bahwa penambahan anggaran tidak akan mengubah nominal KUA-PPAS secara signifikan. Penebalan atau pengurangan anggaran yang sebelumnya dilakukan akan didistribusikan pada nomenklatur lain atau bisa juga masuk ke dana cadangan.

"(Anggaran) pasti bertambah, tapi masih tetap Rp 66 triliun sekian," ujar Saefullah.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik mengungkapkan bahwa pagi ini Badan Anggaran DPRD DKI masih menggelar rapat untuk membahas penyempurnaan isi KUA-PPAS tersebut.

"Tinggal penyempurnaan, penyesuaian, dan keseimbangan anggaran," kata Taufik saat dihubungi.

Taufik menjelaskan dalam pembahasan yang dilaksanakan secara marathon selama sepekan terakhir, Banggar telah mencoret sejumlah anggaran dan melakukan penebalan dalam nomenklatur lain.

Adanya penebalan tersebut membuat Banggar harus melakukan pengecekan ulang agar tak ada kesalahan.

Selain itu telah diterimanya analisa investasi Penyertaan Modal Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta akan menjadi penentu besarnya penyertaan modal untuk BUMD sendiri.

"Jika semua lancar maka kemungkinan sore ini akan ada penandatanganan (nota kesepahaman)," ujarnya.

(meg)