Setya Novanto Dinilai Tak Patut Jabat Ketua Fraksi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kalangan muda Partai Golkar sangat menyesalkan penunjukan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat setelah dipaksa mundur dari kursi Ketua DPR. Langkah Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) yang memberi jabatan baru ke Setya itu dinilai sangat keliru.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menyatakan seharusnya  Ical mampu menyelami kasus "Papa Minta Saham" yang membuat Setya harus mundur. ”Saya merasa aneh sekali atas keputusan itu. Golkar seperti sama sekali tidak memiliki common sense dalam merespons tuntutan publik,” kata Siraj kepada CNN Indonesia, Jumat (18/12).

Dia mangatakan berdasarkan hasil pemungutan suara anggota Mahkamah Kehormatan Dewan mutlak seluruh anggota MKD menilai Setya melakukan pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Hal itu menunjukkan bahwa secara etika Setya tidak lagi memenuhi syarat moral dan kepatutan untuk menduduki posisi strategis seperti ketua Fraksi.

Pilihan Redaksi Ade Komarudin: Ketua DPR Baru di Tahun Baru Kursi Ketua DPR, Arena Baru Pertarungan Golkar Setya Novanto Akan Jadi Ketua Fraksi Golkar, JK Angkat Bicara Rapat Paripurna, Setya Novanto Duduk di Tengah Anggota Fadli Zon Jadi Pelaksana Tugas Ketua DPR

“Penunjukan Setya Novanto akan berdampak pada citra Partai Golkar yang buruk, dan terkesannya Golkar tidak lagi memiliki kader yang berkualitas, baik dari segi moral dan etika,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) itu mengingatkan bahwa semua elemen masyarakat sipil menilai perbuatan yang dilakukan oleh Setya tidak terpuji. “Jangan kita menambah keyakinan publik bahwa Suara Golkar Suara Rakyat’ hanya sebagai slogan semata, namun dalam praktiknya Golkar makin jauh dari harapan rakyat serta tak mampu lagi mengemban amanah dan aspirasi rakyat,” tuturnya.

Jadi, kata Siraj, keputusan tersebut sangat tidak sehat, terlebih di saat kondisi Partai Golkar sedang menghadapi ujian berat. “Partai terpecah belah, pilkada kalah telak, diperparah dengan kasus ‘Papa Minta Saham’ yang mengakibatkan Setya Novanto harus mundur dari jabatan sebagai Ketua DPR.”

Adapun mengenai penetapan Ade Komarudin sebagai kandidat Ketua DPR menggantikan Setya, menurut Siraj, perlu diapresiasi karena pilihan yang tepat. Namun langkah tersebut penting juga dimusyawarahkan dengan kubu Agung Laksono, karena sampai saat ini legalitas Partai Golkar masih dikantongi oleh Partai Golkar Munas Ancol, sebelum ada pencabutan SK Menkumham oleh Menteri Hukum dan HAM atas pengesahan kepengurusan hasil Munas Ancol.

“Agar penetapan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR tidak menjadi polemik baru bagi DPR maupun internal Partai Golkar. Tidak bisa dinafikan begitu saja keberadaan Partai Golkar Munas Ancol,” kata dia. (obs)