Ahok Tak Takut Pemimpin Baru KPK Lanjutkan Kasus Sumber Waras

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak takut pemimpin baru Komisi Pemberantasan Korupsi akan meningkatkan statsu perkara Rumah Sakit Sumber Waras ke penyidikan. Menurut Ahok, kelanjutan perkara tersebut tak tergantung pada para komisioner ini, namun pada penyidiknya.

"Tak ada bedanya ya (pimpinan baru), yang melaporkan adalah penyidik," kata Basuki saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (18/12).

Lihat juga: Masa Transisi, Pimpinan KPK Tak Bisa Teken Kebijakan Strategi

Ahok, sapaan Basuki, menegaskan dirinya menyerahkan sepenuhnya kelanjutan kasus tersebut ke lembaga antirasuah. Seandainya memang kasus naik statusnya ke penyidikan, dia pun siap untuk memberikan keterangan.

"Itu terserah pada KPK, jika memang ada temuan maka silakan jadi penyidikan," ujarnya.

Kasus RS Sumber Waras menyeret nama Ahok setelah dirinya dilaporkan ke KPK atas kasus jual beli tanah rumah sakit itu. Dari laporan hasil audit BPK terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014, penentuan harga beli tanah oleh pemerintah daerah tak melalui mekanisme penilaian yang wajar.

Lihat juga: KPK Belum Tetapkan Status Ahok Soal Kasus Sumber Waras

BPK menilai pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit pemerintah seluas 3,7 hektar itu dapat merugikan pemerintah daerah sebanyak Rp 191 miliar. BPK menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras yakni di Jalan Tomang Utara dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa.

Dalam laporannya, BPK meminta Ahok untuk membatalkan pembelian. Ahok juga direkomendasikan meminta pertanggungjawaban Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) agar menyerahkan lokasi fisik tanah di Jalan Kyai Tapa.

Lihat juga: Ahok Sebut KPK Terbelah dalam Perkara Sumber Waras

Lokasi itu sesuai yang ditawarkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bukan lokasi di Jalan Tomang Utara. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Ahok menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan YKSW selama 10 tahun sejak 1994 hingga 2014 senilai lebih dari Rp3 miliar.

Tak mengindahkan rekomendasi tersebut, Ahok justru ngotot membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras.

KPK sendiri saat ini telah punya pemimpin baru dan akan dilantik awal pekan depan. Mereka adalah Agus Rahardjo yang telah dipilih jadi Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata La Ode Muhammad Syarif dan Thony Saut Situmorang. (sur)