KPK Kaji Laporan PPATK Soal Transaksi Mencurigakan di Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan pihaknya tengah mengkaji laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan pemenangan kepala daerah.

"Untuk beberapa laporan PPATK kita sudah bertemu dengan PPATK. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada langkah konkret," kata Agus di sela acara peresmian gedung baru KPK, di Jakarta, Selasa (29/12).

Agus tak menjelaskan langkah konkret apa yang akan dilakukan. Ia akan mempelajari laporan tersebut baru menentukan sikap.

Agus mengatakan peran lembaga negara seperti PPATK dibutuhkan untuk mengusut praktik rasuah di Indonesia. Dokumen dan analisis yang dihasilkan lembaga negara tersebut menjadi dasar pengembangan kasus bagi KPK.

"Jadi kita tidak hanya mengandalakan pengaduan masyarakat tapi laporan dari PPATK," ucapnya.

Pilihan Redaksi Ada Transaksi Mencurigakan Milik Kepala Daerah Terpilih Politik Transaksional Meninggi Tiga Pekan Jelang Pilkada Capim KPK Pernah Dissenting Opinion Kasus Korupsi Bawaslu Temukan Calon Petahana Langgar Aturan Pilkada

Sebelumnya, Kepala PPATK Muhammad Yusuf menjelaskan ada Laporan Hasil Analisis (LHA) terkait transaksi politik uang dengan modus pengumpulan dana ilegal. Namun, ia enggan membocorkan oknum tersebut demi azas praduga tak bersalah.

"Yang kami serahkan itu transaksi mencurigakan jadi belum tentu pidana," kata Yusuf.

Lebih dari itu, Yusuf juga mengatakan pada 2015 ada 289 laporan hasil analisis yang menyangkut kepala daerah telah diserahkan kepada penegak hukum tahun ini.

Sementara itu, sejak 2010 hingga sekarang, ada lebih dari 50 laporan yang sudah di tangan penegak hukum tapi belum menunjukkan perkembangan berarti. Sebanyak 50 laporan diproses di Kejaksaan Agung dan 10 laporan diusut KPK. (pit)