Bandara Kulon Progo Mulai Dibangun Mei Tahun ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla baru saja mengunjungi lokasi pembangunan Bandara Kulon Progo yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kunjungannya tersebut, JK mendapatkan informasi bahwa proses pembangunan bandara akan dimulai pada Mei 2016 mendatang.

Juru bicara Wakil Presiden Husain Abdullah mengungkapkan, bulan Mei baru bisa dmulai pembangunan karena pada bulan itu pula permasalahan lahan baru bisa diselesaikan. "Permasalahan lahan sudah ditemukan solusinya dan akan siap pada 16 Mei," kata Husain dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/1).

Lihat juga: Wapres Jusuf Kalla Tinjau Lokasi Bandara Kulon Progo

Dengan permasalahan lahan yang selesai pada 16 Mei 2016 maka proses peletakan batu pertama, kata Husain, juga baru akan dimulai pada bulan yang sama. Perkiraan selesainya mega proyek pun sudah ditemukan, Husain mengatakan dengan kondisi seperti sekarang maka pembangunan akan selesai dalam waktu tiga tahun.

"Groundbreaking direncanakan Mei 2016 dan selesai pada 2019," katanya.

Dalam kunjungannya ke Kulon Progo, JK pun sempat menggelar rapat bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuono X, serta Direktur PT Angkasa Pura I Paulina.

Lihat juga: Menhub Usul Bandara Komodo Operasi 24 Jam

Rapat yang digelar tertutup tersebut secara fokus membahas soal perkembangan persiapan pembangunan bandara serta masalah pembebasan lahan.

Untuk diketahui, rencananya pembangunan bandara di Kulon Progo telah muncul sejak 2011 yang lalu, tapi proses sosialisasi baru dilakukan pada 2014. Lamanya proses perizinan menjadi alasan mengapa sosialisasi terhadap masyarakat terhambat.

Namun masalah tak berhenti di situ, luasnya lahan yang akan digunakan untuk membangun membuat banyak masyarakat yang terpaksa harus direlokasi ke tempat lain. Masyarakat yang menolak relokasi beberapa kali melakukan sabotase terhadap patok-patok penanda lokasi pembangunan.

Penolakan yang dilakukan warga pun membuat rencana penyelesaian pembangunan mundur dari sebelumnya ditargetkan selesai 2016 menjadi 2017 (sur)