HRWG: Kebijakan MEA Belum Berperspektif Ramah HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Manajer Program ASEAN Human Rights Working Group (HRWG) Daniel Awigra menilai kebijakan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) belum punya perspektif ramah atas hak asasi manusia (HAM). Padahal, ia menilai hal itu diperlukan karena pelanggaran HAM berpotensi tinggi terjadi di era MEA.

"Klausul HAM tidak ada pada pilar kerja sama ekonomi tersebut. Ini menunjukkan bahwa ASEAN belum berbenah diri dan berorientasi pada rakyat," kata Daniel saat konferensi pers di kantor HRWG, Jakarta, Selasa (5/1).

Bukan hanya itu, HRWG juga menilai pengambil kebijakan juga telah mengabaikan partispasi publik. Daniel mengatakan hanya ada dua pertemuan yang melibatkan partisipasi publik untuk persiapan MEA tersebut.

Lihat juga: Pekerja Indonesia, Siapkah Bersaing dalam MEA?

"Fokus kebijakan dalam MEA hanya berorientasi pada ekonomi semata. Sementara, aspek HAM dilupakan," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai MEA tidak menawarkan kebaruan bagi warga ASEAN. Semua kebijakan yang ada, kata Daniel, dibuat untuk stabilitas pasar bebas semata.

"Investasi yang tidak memperhatikan HAM menunjukkan bahwa ASEAN masih menggunakan pola-pola lama. Padahal perlindungan HAM penting diatur dalam kebijakan MEA mengingat banyaknya buruh migran kita di luar negeri," katanya.

Lihat juga: HRWG: Jokowi-JK Lebih Pentingkan Investasi Dibanding Soal HAM

Daniel menilai kebijakan MEA harus melindungi buruh migran, baik yang berdokumen, maupun yang tidak berdokumen. "Bila ini tidak dipenuhi, maka ini menunjukkan ASEAN benar-benar gagal menunjukkan sebagai komunitas yang berorientasi pada manusia," katanya.

MEA merupakan pasar bebas di tingkat regional ASEAN. MEA dimulai sejak 31 Desember 2015. Pemerintah telah menetapkan sejumlah sektor prioritas, antara lain pariwisata, perikanan, pertanian, tekstil dan pakaian jadi serta tenaga kerja. (pit)