Ahok Tunggu Sejuta KTP Untuk Deklarasi Independen

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih belum menentukan sikap terkait kemungkinan dirinya mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta di Pemilihan Gubernur 2017 mendatang.

Menurutnya dia akan melakukan deklarasi independen jika dukungan kartu tanda penduduk sudah mencapai angka satu juta.

"Apa yang mau dideklarasikan jika KTP yang terkumpul tak satu juta? Kami tunggu satu juta dulu baru deklarasi," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/1).

Basuki menjelaskan, kelompok pendukungnya yang dinamakan Teman Ahok masih terus mencari dukungan kepada warga dengan meminta kopian KTP milik mereka. Saat ini pun, Basuki mengklaim bahwa KTP yang terkumpul sudah hampir mencapai satu juta kopi.

Lihat juga: Dianggap Pernah Berkhianat, Gerindra Tak Akan Usung Ahok

Namun begitu, Ahok, sapaan Basuki, juga belum memutuskan langkah yang akan diambil jika nantinya KTP yang terkumpul tidak mencapai satu juta. Pasalnya, banyak Partai Politik yang sudah mengincar untuk mengusung sang gubernur untuk kembali maji di Pilgub DKI.

Salah satu partai yang kali ini dihubung-hubungkan bakal mencalonkan Ahok adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hanya saja, Ahok menegaskan dirinya saat ini masih menghargai Teman Ahok yang sudah dan sedang berusaha untuk mengumpulkan jumlah dukungan.

"Saya dengan PDI Perjuangan komunikasi terus kok, kami teman baik," katanya.

"Tak mungkin lah (meninggalkan Teman Ahok untuk PDI Perjuangan), kan merela berjuang satu juta KTP."

Sulit Dapat Dukungan Warga Tergusur

Meski mengklaim jumlah KTP sudah akan mencapai satu juta, Teman Ahok disebut sulit mendapatkan dukungan dari warga yang pernah digusur oleh sang gubernur. Namun begitu Ahok menegaskan proses penggusuran tak ada hubungannya dengan pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Lihat juga: Ahok: KTP Teman Ahok Kalahkan Dukungan PPP

Bahkan, Ahok mengungkapkan bahwa dirinya siap melakukan penggusuran (relokasi) yang jauh lebih banyak di 2016 karena rumah susun sudah tersedia lebih banyak.

"Jadi gusur menggusur itu tak ada hubungannya dengan pilkada atau saya yang mau jadi gubernur," kata Ahok.

Menurutnya, sudah menjadi tugas seorang gubernur untuk melakukan relokasi demi normalisasi sungai yang ujungnya adalah mengurangi potensi banjir. Jika tugas tersebut dihentikan hanya demi politik maka Ahok mengatakan dirinya telah melanggar sumpah jabatan yang dulu dia ucapkan.

"Jelang pilkada di DKI itu dulu pedagang kaki lima atau rumah liar itu didiamkan dulu setahun. Kalau saya tidak, saya akan menggusur lebih banyak," ujarnya. (bag)