Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, pemerintah memutuskan agar persoalan yang dihadapi partai politik, termasuk Partai Golkar, bisa segera diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian internal partai.
Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono dan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal bakrie secara terpisah ke Istana Kepresidenan untuk mendengarkan penjelasan soal polemik partai beringin.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, tujuan Presiden mengundang kedua tokoh publik itu adalah mencari cara agar partai politik bisa menjadi pendukung penting pemerintah dan pilar penting demokrasi. Oleh karena itu, sang kepala negara ingin agar masing-masing parpol mampu berdemokrasi dan menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan bisa menyelesaikan konflik di internal partai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Demokrasi juga harus kondusif untuk percepatan pembangunan. Diharapkan masing-masing partai yang sedang menghadapi masalah internal harus segera melakukan sinergi, konsolidasi, menyelesaikan konfliknya, dan terus berpartisipasi dalam mengembangkan demokrasi yang sehat," ujar Pratikno di Istana Merdeka, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/1).
Ia menambahkan, "Semua kaitannya dengan partai yang berkonflik itu, 'eh cepat itu selesaikan, jangan ribut-ribut lagi, mari berdamai, menyelesaikan masalah ini, masalah internalnya secara cepat'."
Adapun Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, pemerintah memutuskan agar persoalan yang dihadapi parpol, termasuk Partai Golkar, bisa segera diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian internal partai. Ia berpandangan, pemerintah tidak akan campur tangan, karena setiap partai memiliki mekanisme yang dibakukan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Mahkamah Kehormatan Partai, atau bentuk lainnya.
"Karena dalam persoalan Golkar ada Aburizal dan Agung, dua-duanya ingin didengarkan bagaimana proses penyelesaian itu, sebab kalau kemudian partai-partai yang berkonflik kemusian bersengketa itu tidak segera menyelesaikan persoalannya, cepat atau lambat juga akan mempengaruhi seluruh proses jalannya pemerintahan, baik itu di DPR maupun hubungan dengan pemerintah," katanya.
Menurutnya, Partai Golkar telah bersengketa di Mahkamah Agung dan keputusannya sudah ada. "Pemerintah sudah menjalankan apapun yang dikeluarkan, memang tidak bisa memenuhi keinginan semua pihak," ujarnya.
Sepakat dengan Pratikno dan Pramono, Agung mengaku tidak mendapatkan saran apapun dari Presiden Jokowi. Alih-alih, sang presiden hanya mendengarkan penjelasan darinya secara cermat. Namun, tuturnya, Jokowi tetap menyatakan dukungannya untuk menyelesaikan konflik partainya secara internal.
"Beliau secara cermat mendengarkan apa yang saya sampaikan, saya katakan 'ini satu-satunya cara'. Masih ada kebetulan, Tuhan masih memberikan peluang untuk kami menyelesaikan persoalan ini dengan cara seperti tadi, melalui Mahkamah Partai, sehingga akan ada sebuah masukan yang sifatnya permanen, mendasar, dan diselesaikan secara fair. Beliau sangat setuju, sangat mendukung, kan kalau itu cara yang terbaik putusannya di internal sendiri," katanya.
(bag)