Masyarakat Keluhkan Kurangnya Kontrol Peradilan Militer

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menilai perlu ada kontrol publik akan sistem peradilan militer di Indonesia. Pasalnya, mereka menilai selama ini peradilan militer berjalan tanpa adanya pengawasan yang memadai.

"Persoalannya, apajah kita pernah tahu ketika peradilan militer ini berjalan? Apakah kita bisa tahu perkembangan kasus oleh tentara? Belum ada kontrol dari publik akan kasus-kasus yang diadili dalam peradilan militer," kata Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (12/1).

Bahrain mengatakan selama ini tentara yang melakukan tindakan kriminal umum tetap diadili di peradilan militer. Ia menilai harus ada pengkhususan, misalnya, peradilan militer hanya memproses kasus tentara terkait sektor militer. Sementara, tindakan kriminal biasa yang dilakukan tentara diproses selayaknya masyarakat sipil.

"Memang, peradilan militer telah masuk dalam kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung, namun dalam praktiknya seluruh kasus tentara diadili di peradilan militer. Seharusnya, kan, dipisah berdasarkan kasusnya," ujarnya.

Lihat juga: Mempertanyakan Peradilan Militer

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, Pasal 9 ayat 1 huruf a, dinyatakan bahwa seseorang yang berstatus sebagai prajurit harus diadili oleh pengadilan militer ketika melakukan tindak pidana. Sejumlah aktivis sempat mendesak UU itu direvisi.

Perdebatan terkait Undang-Undang Peradilan Militer berkutat pada impunitas dan perlakuan istimewa yang kerap kali diberikan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan menyebut peradilan militer tidak transparan dan sulit diakses oleh kalangan nonmiliter.

Lihat juga: Penembakan di Cibinong Momentum Revisi UU Pengadilan Militer

KontraS pernah mendesak TNI menyerahkan kasus penembakan yang diduga dilakukan anggota Batalyon Infanteri 754 dan Komando Distrik Militer 1710/Mimika terhadap warga sipil di Timika ke peradilan umum. Penembakan itu terjadi 28 Agustus 2015.

"Peradilan militer hanya menjadi panggung sandiwara dan alat impunitas dalam proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana," ucap Koordinator Kontras, Haris Azhar ketika itu.

Ia berpendapat, ketiadaan proses hukum yang adil pada akhirnya menghasilkan preseden buruk atas proses akuntabilitas di institusi TNI. (bag)