Selain DPR, KPK Geledah Dua Lokasi Terkait Suap Damayanti

Jakarta, CNN Indonesia -- Tak hanya beraksi di DPR, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggeledah dua lokasi terkait kasus suap pengamanan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, kedua lokasi ini yakni Kantor Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan PT Windu Tunggal Utama di bilangan Blok M, Jakarta Selatan.

"Dalam rangka pengembangan penyidikan suap anggota DPR terkait proyek di Kementerian PU dan Pera, penyidik secara paralel menggeledah tiga lokasi," kata Yuyuk di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (15/1).

Penggeledahan ini digunakan untuk mencari jejak suap yang dilakukan oleh legislator PDIP Damayanti Wisnu Putranti, Abdul Khoir selaku Dirut PT Windu Tunggal Utama, dan dua staf ahli Damayanti yakni Julia Prasetyarini serta Dessy A Edwin.

Pilihan Redaksi KPK soal Penangkapan Damayanti: Tak Belajar dari Pengalaman KPK Geledah Ruang Anggota Fraksi Golkar dan PDIP Fraksi PKS Digeledah KPK, Fahri Usir Brimob Bersenjata PKS Pertanyakan KPK Surat Penggeledahan Anggota Fraksinya

"Kami menyita dokumen dan barang elektronik," katanya.

Yuyuk mengatakan, penggeledahan telah sesuai prosedur dan menampik adanya penyimpangan seperti yang dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. "Soal penggeledahan itu sudah sesuai prosedur dan tidak ada bedanya dengan penggeledahan sebelumnya," ujarnya.

Kasus ini bermula saat empat orang ini dicokok di lokasi yang berbeda, Rabu malam (13/1). Julia ditangkap di bilangan Tebet saat dalam perjalanan pulang ke rumah. Dessy ditangkap di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan. Sementara Abdul diamankan di bilangan Kebayoran, Jakarta Selatan.

Mereka ini berpencar setelah Julia dan Dessy menerima duit Sin$33 ribu dari Abdul, di kawasan Kebayoran, Jakarta.

Sebelum tangkap tangan Damayanti juga sempat menerima Sin$ 33 ribu. Pada pemberian pertama diduga suap yang diterima sebanyak Sin$404 ribu.

Damayanti, Julia, dan Dessy sebagai tersangka penerima suap dijerat melangar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 uu tipikor jo Pasal 55 ayat 1 KUHAP.

Sementara Abdul selaku tersangka pemberi suap kepadanya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 33 uu tipikor. (rdk)