Ketua DPR-Jokowi Bahas Hubungan Pemerintah dan DPR di Istana

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin (Akom) mengunjungi Istana Kepresidenan pada Jumat (15/1) petang ini. Ia mengaku membahas soal hubungan antara eksekutif dan legislatif dengan Presiden Joko Widodo.

Ade menjelaskan, kunjungan ke Istana ini merupakan bagian dari rangkaian roadshow kepada pemangku kepentingan utama suksesnya kinerja dewan, yaitu peningkatan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan.

Ia mengaku sebelumnya telah bertemu dengan para pimpinan partai, di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ia berencana untuk bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Senin esok dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

"Akan kami tuntaskan dengan malam ini dengan Presiden, lalu dengan Wapres, bertamu pada beliau. Setelah terpilih sebagai Ketua DPR, kemudian pada tokoh-tokoh masyarakat. Yang penting insya Allah dapat membantu peningkatan kinerja DPR," ujar Ade di Kompleks Istana Kepresidnenan, Jakarta Pusat.

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, dirinya telah membicarakan soal hubungan antara eksekutif dan legislatif. Ia mengaku telah menyampaikan beberapa pikiran dan rencana yang telah dibahas dalam rapat pimpinan dan soal legislasi.

Pilihan Redaksi Gejolak Internal Paksa Golkar Rombak Fraksi di DPR Ade Komarudin Minta Dukungan ke Surya Paloh Surya Paloh Akui Golkar Ingin Bergabung dengan Pemerintah

"Saya sampaikan beberapa rencana yang akan dilakukan oleh dewan, secara kolektif oleh dewan dan nanti akan didiskusikan terlebih dahulu secara informal dengan pimpinan fraksi, 10 fraksi, kemudian secara formal di Bamus," katanya.

Untuk peningkatan legislasi, papar Akom, ia berencana untuk mengurangi kunjungan studi banding ke luar negeri untuk pembahasan undang-undang. Selain itu, ia menyebutkan rencana tentang pengurangan waktu reses dari sebulan menjadi maksimal dua minggu, yakni seminggu untuk dapil dan seminggu lainnya untuk kunjungan kerja komisi.

"Jadi beberapa rencana itu kami sampaikan pada Presiden dan saya sampaikan mungkin saat rapat konsultasi pertama akan dibahas," ujarnya.

Sementara terkait budgeting dan fungsi pengawasannya, Ade mengaku telah meminta kepada para legislator untuk melakukan pengawasan secara konstruktif, bukan destruktif dengan mencari-cari kesalahan. Alih-alih, imbuhnya, pengawasan itu harus bisa digunakan untuk mencari solusi terbaik dalam mengambil kebijakan.

"Fungsi pengawasan lebih gampang, bahkan menyalahkan orang lain itu lebih gampang. Yang susah itu mencari solusi dan mengerjakannya. Tapi kan legislatif memang salah satu fungsinya itu," katanya.

Ade bertekad untuk lebih produktif dalam menghasilkan legislasi, karena tahun lalu hanya menghasilkan tiga undang-undang dan 14 kumulatif terbuka, sehingga jika ditotal hanya menghasilkan 17 peraturan. Menurutnya, itu sangat tidak produktif.

Akom berpandangan, hubungan eksekutif dan legislatif harus harmonis agar bisa bersatu-padu dalam menyelesaikan banyaknya masalah negara. Apalagi, lanjutnya, saat ini Indonesia berada pada posisi di antara negara-negara yang mempengaruhi dan dipengaruhi perekonomian global.

"Kita jangan gaduh supaya stabilitas politik terjaga dengan baik. Hubungan eksekutif dan legislatif terjaga dengan baik, check and balance terjaga dengan baik. Jadi konsolidasi demokrasi pada akhirnya berjalan dengan baik," ujarnya.

Meski demikian, Ade mengaku tidak menghindari pembahasan mengenai Munas Partai Golkar dengan Jokowi, karena tugasnya selaku ketua dewan dianggapnya cukup berat. (rdk/rdk)