Dituduh Berpolitik, Jaksa Agung Berkelakar Sakit Hati

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung Prasetyo mencurahkan perasaannya jelang akhir rapat kerja bersama komisi hukum DPR RI pada Rabu (20/1) malam. Dia berkelakar sakit hati karena terus menerus dituduh bekerja dengan kepentingan politis.

"Saya berdoa suatu saat Pak Benny, Pak Azis dan Pak Desmond menjadi Jaksa Agung, dan rasakan betapa sakitnya dituduh macam-macam. Saya belah dada saya, bukan lagi anggota parpol," ujar Prasetyo di Ruang Rapat Komisi Hukum DPR, Jakarta, Rabu (20/1).

Lihat juga: Jaksa Agung Nilai Panja Freeport Intervensi Penegakan Hukum

Ucapan itu pun mengundang gelak tawa di ruang rapat, termasuk pimpinan komisi hukum DPR Azis Syamsudin (Golkar), Benny K Harman (Demokrat) dan Desmond J Mahesa (Gerindra).

Rapat kerja ini berlangsung sejak Selasa (19/1) pagi. Skorsing berkali-kali dilakukan sehingga rapat dimulai kembali pada Rabu pagi. ‎Rapat kerja berakhir sekitar pukul 21.50 WIB.

Prasetyo dicecar pertanyaan seputar penarikan Jaksa Yudi Kristiana yang sedang menangani perkara dugaan suap hakim PTUN Medan yang menjerat bekas Ketua Mahkamah Partai NasDem OC Kaligis.

Lihat juga: Kecewa Penjelasan Jaksa Agung, Gerindra Tinggalkan Rapat

Dalam pengembangan kasus tersebut, Jaksa Yudi memimpin penuntutan eks Sekjen NasDem Patrice Rio Capella. Dugaan politisi pun muncul sebab Prasetyo merupakan bekas kader partai yang dipimpin Surya Paloh ini.

Prasetyo juga dicecar terkait penyidikan dugaan korupsi pada restitusi (ganti kerugian) pajak yang diajukan PT. Mobile-8 Telecom Tbk periode 2007-2009.‎ Pengusaha media asal Indonesia Hary Tanoesoedibjo bakal diperiksa dalam perkara ini.

Lihat juga: Jaksa Agung Soal Setya Mangkir: Kalau Tidak Salah Datang Saja

Saat dugaan korupsi tersebut muncul, mayoritas saham PT. Mobile-8 Telecom Tbk masih dimiliki Hary Tanoe yang kini juga merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Komisi Hukum DPR pun mempertanyakan mengenai kejelasan perkara yang menjerat bekas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

"Saya sependapat agar jangan dilama-lamakan. Apabila tidak cukup, ya, dihentikan. Tapi kalau yakin cukup kuat dilimpahkan ke pengadilan, segeralah. Orang tidak bisa diombang-ambing terlalu lama. Cemas, Pak," kata Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PKS Nasir Jamil.

Cecaran dugaan adanya politisasi kembali muncul saat Wakil Ketua Komisi Hukum Desmond J Mahesa menyinggung keseriusan pemerintah, terutama Kejaksaan Agung merealisasikan‎ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Desmond beranggapan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu hanya janji pemerintah pada saat tahun politik besar di 2014 lalu.

"Saya sebagai korban penculikan, sudah terlalu lama menunggu kepastian ini. KKR ini hanya akal-akalan saja. Pas tahun politik (usulan) muncul, setelah (tahun politik) selesai hilang lagi," kata Desmond.

‎Cecaran paling banyak muncul saat membahas penyelidikan dugaan pemufakatan jahat bekas Ketua DPR Setya Novanto di perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. ‎Kejaksaan Agung telah menyelidiki dugaan pemufakatan jahat ini sejak 1 Desember 2015 lalu. Hingga kini, status perkara belum ditingkatkan ke penyidikan.

‎Komisi Hukum akhirnya memutuskan akan membentuk panja Freeport yang bertujuan menjadi amunisi Kejaksaan Agung menangani perkara ini.

Namun, kelakar Prasetyo pun masih berlanjut sebelum rapat ditutup Azis Syamsuddin. "Dituduh begitu sakit rasanya. Padahal saya sungguh-sungguh dari kemarin pagi di sini. Yakin selama saya jadi Jaksa Agung, saya bekerja sebaik-baiknya," ucapnya. (utd)