-- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang diusung kubu Aburizal Bakrie. Dia telah memastikan legalitas Munaslub tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Kalla mengatakan, sebelum menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, dia sempat menelpon Yasonna. Dalam pembicaraan di telpon itu, dia menanyakan soal rencana Munaslub.
"Pak Laoly, apabila Golkar mengadakan Munaslub, apakah sah atau tidak?" tanya Kalla. Yasonna menjawab singkat, “Sah," kata Kalla menirukan Yasonna, disambut riuh tepuk tangan peserta yang hadir.
Kalla mengatakan, agenda Munaslub diadakan untuk mengakhiri konflik di tubuh partainya. Bahkan Menkumham akan mendukung penyelenggaraan Munaslub dengan mengeluarkan keputusan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Agar kebersamaan itu menjadi sah, beliau akan mengeluarkan satu surat khusus, sebelum MA mengeluarkannya duluan," kata Kalla.
Kalla mengatakan, Menkumham akan mengeluarkan persetujuan sementara demi terselenggaranya Munaslub. "Karena beliau katakan pada Wapres maka harus dilakukan juga," katanya.
Dalam pidato penutupan Rapimnas, Senin (25/1), Kalla menegaskan dukungannya kepada penyelenggaraan Munaslub. Bahkan jika belum ada dasar hukumnya, maka hal itu akan diusahakan untuk ada.
"Pada Munaslub yang akan diadakan saya sangat setuju," kata Kalla. "Kalau tidak ada dasar hukumnya kita bikinkan dasar hukumnya supaya sah," tambahnya.
Di tempat berbeda, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, menyatakan tidak akan mengakui rencana Munaslub kubu Ical.
"Kami tidak mengakui, bagaimanapun (Munas) harus ada pengakuan dari kedua belah pihak," kata Agung usai menggelar rapat konsultasi antara dewan pertimbangan, DPP Partai Golkar dan DPD I se-Indonesia, di Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin (25/1).