Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang digelar kubu Aburizal Bakrie alias Ical memunculkan wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, menyatakan tidak akan mengakuinya.
"Kami tidak mengakui, bagaimana pun (Munas) harus ada pengakuan dari kedua belah pihak," kata Agung usai menggelar rapat konsultasi antara dewan pertimbangan, DPP Partai Golkar dan DPD I se-Indonesia, di Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin (25/1).
Munas yang diadakan oleh satu kubu, kata Agung, tidak akan mengakhiri konflik. Menurutnya, lebih baik Munas dilakukan oleh tim yang netral dan objektif. Selain didukung oleh tokoh partai yang kapasitasnya tidak diragukan lagi, seperti Jusuf Kalla dan BJ Habibie.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau memang tidak ada niat macam-macam, ya ikut saja. Kami percaya itu. Sehingga dengan demikian kita akan menghasilkan keputusan yang bermutu yang betul-betul dilandaskan pada anggaran dasar dan undang-undang," ujarnya.
Agung menambahkan, dalam pengantarnya, Menteri Hukum dan HAM meminta agar konflik Partai Golkar dapat diselesaikan secara tuntas dengan cara berkeadilan di tubuh internal. Agung memaknai hal itu dengan melibatkan semua pihak.
"Bagaimana pun itu tidak akan selesai kalau sepihak saja. Pengertian berkeadilan dan secara tuntas itu kalau semua pihak dilibatkan," ujar Agung.
Dia mengatakan, Munas hanya bisa dicapai jika dilakukan secara bersama-sama. Mulai dari penyelenggara, aturan yang disepakati, serta diikuti oleh peserta dari kedua belah pihak.
Pelaksanaan Munas pun harus dilakukan secara adil, transparan, akuntabel, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih. Tim transisi adalah pihak yang bertugas melaksanakan Munas.
Jumat pekan lalu, tim transisi telah menggelar rapat perdana. Agung mengatakan, dalam dua hari ke depan, tim akan kembali mengadakan rapat lanjutan untuk merumuskan penyelenggaraan Munas.
(obs)