Mantan Kepala BAIS: Tim Pengawas Intelijen Tak Berguna

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman Ponto, menyatakan pembentukan tim pengawas intelijen oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan bermanfaat. Dia menyebut, kerja tim pengawas tersebut bertentangan dengan prinsip dasar intelijen.

Ponto menjelaskan, dalam khasanah intelijen dikenal dua pelaku, yaitu pengendali (agent handler) dan pelaksana (agent). Dia mengatakan, seorang agen hanya akan memiliki satu pengendali. Jika prinsip tersebut dilanggar, maka si pelaksana akan disebut sebagai double agent.

Pilihan Redaksi Menteri Luhut Buka Peluang Revisi UU Intelijen Pemberian Kewenangan Menangkap BIN Berpotensi Penyalahgunaan Jokowi: Lembaga Intelijen Jangan Egosentris DPR Ambil Sumpah 14 Anggota Tim Pengawas Intelijen

"Seorang agen dituntut setia hanya kepada satu pengendali," ujar Ponto pada keterangan tertulisnya yang diterima CNN Indonesia, Rabu (27/1).

Ponto mencontohkan, dalam ilmu intelijen, Panglima TNI merupakan agent handler dari Kepala BAIS. Sebagai agen, Kepala BAIS hanya diperbolehkan menerima perintah dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Panglima TNI.

Pola hubungan serupa, menurut Ponto, juga berlaku antara presiden dan kepala Badan Intelijen Negara. Apabila personel intelijen menjelaskan pekerjaan mereka kepada pihak selain pengendali, Ponto menyebut tindakan tersebut sebagai penghianatan.

"Sebagai agen, mereka harus patuh dan setia kepada agent handler, dengan tidak membuka sama sekali perintah yang diberikan kepadanya," katanya.

Pembentukan tim pengawas intelijen bagi Ponto ibarat buah simalakama. Anggota-anggota parlemen yang menjadi anggota tim tersebut, menurutnya, wajib memperoleh informasi sejelas-jelasnya terkait operasi intelijen yang dilakukan pemerintah, baik oleh BIN, BAIS maupun Badan Intelijen dan Keamanan Polri.

Di sisi lain, sebagai agen profesional, kepala badan intelijen akan sulit memaparkan kinerja mereka yang sesungguhnya kepada orang, selain agen pengendali mereka.

"Begitu pula dengan tim pengawas. Mereka akan sulit mengamati kerja intelijen karena ada prinsip 'yang kelihatan belum tentu itu bentuknya'. Jadi informasi yang mereka didapatkan tim pengawas belum tentu benar," ujarnya.

Tidak hanya itu, Ponto memperkirakan, anggota parlemen yang tidak terbiasa dengan dunia intelijen berpotensi tertipu dengan pemaparan anggota intelijen. Dia mengatakan, personel intelijen sangat mahir menyembunyikan pekerjaan mereka yang sesungguhnya.

Diberitakan sebelumnya, Selasa (26/1) kemarin, Ketua DPR Ade Komaruddin melantik 14 anggota tim pengawas intelijen. Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menghadiri prosesi yang berlangsung pada sidang paripurna itu.

Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya yang kini juga berstatus anggota tim pengawas intelijen sempat mengatakan bahwa dia dan 13 koleganya akan memperhatikan dugaan pelanggaran yang dilakukan agen-agen telik sandi.

"Tim pengawas bekerja saat intelijen melanggar undang-undang dan melakukan hal yang tidak biasa," tuturnya. (meg)