Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Ade Komarudin menyangkal bentuk dukungan ke pemerintah hanya untuk mendapat keuntungan berupa pengakuan atas kepengurusan partainya.
"Saya mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Partai Golkar ikhlas dan konsisten memberikan dukungan ke pemerintah," kata Akom di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/1).
Akom menjelaskan, dukungan Golkar kepada pemerintah semata-mata untuk menciptakan stabilitas politik nasional yang lebih baik. Hal itu juga ditujukan agar pemerintah fokus bekerja dan tidak ada lagi kegaduhan dalam partai politik.
Politikus Partai Golkar Adies Kadir juga menyangkal partainya mendapat keuntungan saat mendeklarasikan dukungan ke pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, anggota Komisi Hukum DPR ini menjelaskan bentuk dukungan ke pemerintah di Rapimnas adalah langkah awal sebelum diputuskan di forum Musyawarah Nasional (Munas).
"Ini kan baru cikal bakal, rekomendasi Rapimnas yang akan dituangkan dalam Munas. Nanti juga akan keluar hasil rekomendasi di Munas," kata Adies.
Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) kini resmi menyatakan dukungan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Naskah deklarasi dukungan dibacakan Wakil Ketua Panitia Rapat Pimpinan Nasional Golkar Yorrys Raweyai.
Putusan Golkar itu merupakan salah satu hasil Rapimnas yang telah diselenggarakan sejak Sabtu pekan lalu. Keputusan mendukung pemerintah juga telah disetujui seluruh Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat provinsi.
Dalam hal ini, Ical membantah telah menjilat ludah sendiri atas keputusannya merapatkan dukungan ke pemerintah, padahal sebelumnya ia menyatakan Golkar mantap sebagai partai di luar pemerintah.
"Kami tidak menjilat ludah, tapi menyatakan suatu reposisi dengan tujuan yang sama," ujar Aburizal Bakrie di Gedung Jakarta Convention Center, kemarin (25/1).
Dia menyadari, baru kali pertama itu Partai Golkar berada di luar pemerintahan. Saat ini setelah Golkar resmi berubah haluan, Ical mengklaim dukungan Golkar ke pemerintahan Jokowi-JK diberikan tanpa syarat dan tanpa mengharapkan imbal balik.
(sip)