Dugaan Suap Munas Golkar, Akbar Minta KPK Gelar Penyelidikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota tim transisi yang dibentuk Mahkamah Partai Golar, Akbar Tandjung mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini dikatakannya mengomentari temuan lembagai anti rasuah terkait sinyal terjadinya suap dari kader partai beringin jelang Musyawarah Nasional (Munas). 

Akbar mempersilahkan KPK melakukan pelbagai upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi penangkapan. “Atau melakukan penyelidikan terkait temuan suap ini. Ini dapat dilakukan kalau memang ada indikasi terjadi suap dalam kaitan Munaslub atau Musyawarah Rekonsiliasi,” kata Akbar saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (1/2).

Dugaan suap yang diutarakan KPK, kata Akbar bakal menciptakan satu iklim yang terbuka dalam kaitan dengan penyelenggaraan Munas partai politik. “Apapun partai politiknya,” ujar dia.

Lihat juga: KPK Soal Munas Golkar: Setop Suap atau Kami Tangkap

Akbar menegaskan bahwa tugas Tim Transisi adalah mengawal penyelenggaraan Munas Partai Golkar. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menerbitkan kembali SK Menkumham Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 ihwal pengesahan susunan pengurus Golkar hasil Munas Riau. Surat ini kembali mengembalikan tampuk pimpinan kepada Aburizal Bakrie sebagai ketua dan Agung Laksono sebagai Wakil Ketua.

Lihat juga: Ade Komarudin Yakin Tim Transisi Selesaikan Dualisme Golkar

Menurut Akbar, penyelenggaraan Munas harus di bawah koordinasi arahan dari DPP Partai Golkar Munas Riau.

Indikasi adanya suap jelang Munas Partai Golkar dilancarkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.Dia mengaku telah mengantongi nama-nama yang diduga melakukan suap menawarkan dan menyepakati harga untuk transaksi politik uang saat Munas.

(bag)