PDIP Sebut Kasus Masinton Bukan Konsumsi Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto berharap perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota fraksinya, Masinton Pasaribu, tidak digunjingkan dan menjadi bola liar di masyarakat.

Masinton diduga memukul staf ahlinya, Dita Aditia Ismawati yang juga kader NasDem. Dita telah membuat laporan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan hari ini menyambangi kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik).

"Hal-hal seperti ini kan sebenarnya privasi. Maka penyelesaiannya (mestinya) secara pribadi, bukan untuk konsumsi publik," ujar Bambang Wuryanto di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (1/2).

Hal serupa disampaikan Wakil Ketua Fraksi PDIP Arif Wibowo. Dia beranggapan perkara Masinton harus diselesaikan langsung oleh Masinton dan Dita.

Arif pun berharap Masinton dapat segera menyelesaikan kasus itu, sebab perkara sudah berlangsung sejak 21 Januari.  

"Kami minta diselesaikan sendiri karena itu jadi urusan anggota DPR dan TA (tenaga ahli) untuk diselesaikan," kata Arif Wibowo.

Lihat juga: Mengaku Dianiaya, Dita Staf Ahli Masinton Sambangi LBH Apik

Hingga saat ini masih belum ada sanksi yang diberikan Fraksi PDIP kepada Masinton, sebab menurut mereka, masih belum ada bukti Masinton benar-benar  memukul Dita.

Anggota Komisi Hukum DPR Masinton Pasaribu diadukan staf ahlinya, Dita Aditia, Ismawati, ke Bareskrim Polri atas tudingan penganiayaan. (CNN Indonesia/Rinaldy Sofwan Fakhrana)

Sejauh ini, kata Arif, Fraksi PDIP baru mengetahui kronologi kejadian versi Masinton yang membantah memukul Dita. Kepada PDIP, Masinton mengatakan mata Dita bengkak karena terpukul tangannya sendiri.

"Fraksi kami akan jelaskan ke pimpinan DPR perkaranya seperti apa," ucap Arif.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan Fraksi PDIP mengenai hal ini. Ade bersama pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan akan memantau proses penanganan perkara di ranah hukum.

Lihat juga: Pimpinan DPR Serahkan Perkara Masinton ke Ranah Hukum

(agk)