Ahmadiyah Yakini Allah dan Muhammad Sebagai Nabi Terakhir

Jakarta, CNN Indonesia -- Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menegaskan bahwa mereka tidak melakukan dan menyebarkan ajaran serta perbuatan yang menyimpang dari agama Islam selama ini.

Penjelasan tersebut disampaikan setelah beberapa jemaat Ahmadiyah mendapat ancaman pengusiran dari Pemerintah Daerah Srimenanti, Sungailiat, Bangka, Jumat (5/2) lalu.

"SKB (Surat Keputusan Bersama) dikatakan salah satunya tidak boleh menyebarkan paham yang melanggar Islam. Kita kasih statement bahwa syahadat kita sama dengan semua umat Islam. Kami yakini Allah sebagai Tuhan kami, dan kami yakini Nabi Muhammad sebagai nabi kami, kitab suci kami adalah Alquran. Silakan ditafsirkan apakah itu merupakan sebuah pelanggaran atas Islam atau bukan," kata Juru Bicara JAI Yendra Budiana di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (8/2).

Lihat juga: Tak Punya KTP & Tak Bisa Menikah, Ahmadiyah Tuntut Kesetaraan

Yendra berkata, sejak Ahmadiyah berdiri organisasi tersebut tidak pernah melakukan kegiatan yang bersinggungan dengan dunia politik. Mereka hanya menjalankan aktivitas keagamaan layaknya organisasi masyarakat berbasis agama lainnya.

Oleh karena itu, ia merasa pengusiran jemaat Ahmadiyah di Bangka dilakukan tanpa dasar yang jelas. Padahal, selama berada di Bangka Ahmadiyah hanya melakukan aktivitas sosial seperti penyaluran zakat dan hewan kurban kepada masyarakat.

"Dalam konteks Bangka yang dipermasalahkan adalah kegiatan membagikan daging dan zakat. Padahal uangnya itu dari zakat. Kalau dilarang, tentu tidak bisa dilakukan karena itu melanggar perintah Allah," katanya.

Lihat juga: Komisi III DPR: Pengusiran Warga Ahmadiyah Tindakan Kriminal

Menunggu Gerak Pemerintah

Menanggapi aksi pengusiran jemaat Ahmadiyah di Bangka, tokoh muda Nahdlatul Ulama Zuhairi Misrawi pun meminta agar Pemerintah pusat segera melakukan aksi nyata untuk melindungi warganya yang mendapat intimidasi.

Menurut Zuhairi, Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah melakukan imbauan secara tak langsung atas musibah pengusiran jemaat Ahmadiyah di Bangka melalui akun Twitternya, Sabtu (6/2) lalu. Namun, imbauan tersebut dianggap tak cukup untuk menghentikan tindakan Pemda Bangka yang memilih tetap mengusir Jemaat Ahmadiyah dari tempat tinggalnya.

Lihat juga: Bupati Bangka: Kami Tidak Pernah Usir Jemaat Ahmadiyah

"Presiden tidak cukup hanya berkata-kata melalui Twitter, tapi harus bertindak nyata. Saya berharap kasus di Bangka dapat perhatian serius dari Pemerintah pusat dan secepatnya dicarikan solusi. Warga yang diusir harus secepatnya kembali, anak-anak juga, sekolah mereka harus menjadi perhatian juga," kata Zuhairi.

Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat Human Rights Watch mendapat salinan surat yang dikeluarkan pada 5 Januari 2016 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka yang meminta warga Ahmadiyah untuk masuk kepada ajaran agama Islam Sunni atau akan diusir.

“Pemerintah daerah Bangka berkonspirasi dengan kelompok Muslim garis keras untuk tak taat hukum agar bisa mengusir jemaah Ahmadiyah dari rumah mereka,” kata Wakil Direktur Human Rights Watch Asia Phelim Kine dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com.

Kine meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan mengintervensi hal ini. Alasannya, ia ingin melihat hak warga Ahmadiyah “dan memberi sanksi pegawai negeri yang advokasi diskriminasi agama.”

Lihat juga: LBH Sebut Ada Peran Tentara dalam Pengusiran Ahmadiyah Bangka

Surat bertanggal 5 Januari itu ditandatangani Fery Insani, Sekretaris Daerah Bangka. Isi surat menyatakan Jemaah Ahmadiyah Indonesia harus keluar dari lingkungan Srimenanti Sungailiat atau bertobat. (pit)