Irman Gusman Akan Datangi PKB Terkait Wacana Pembubaran DPD

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengatakan pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait usul pembubaran DPD yang diajukan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB, pekan lalu.

"Pemahaman saya, omongan pembubaran DPD hanya soal teknik komunikasi. Kami akan bangun komunikasi politik dan bicara dengan PKB," kata Irman saat ditemui di kantor DPD, Jakarta, kemarin (9/2).

Irman mengatakan pihaknya juga telah melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain sebelumnya. Ia menilai PKB punya niat baik untuk memperkuat kewenangan DPD.

Lihat juga: Muhammadiyah Dukung Penguatan DPD

"Kami melihat perubahan akan lebih dibutuhkan dibandingkan pembubaran DPD. Kalau dibubarkan maka akan menghilangkan otonomi daerah. Penguatan DPD harus dilakukan secara utuh," katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berpendapat DPD perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami hal-hal yang diperjuangkan DPD yaitu berupa aspirasi daerah.

"Kalau DPD dianggap lemah, bukan dibubarkan tapi diperkuat posisinya lewat konstitusi. Tidak konstitusional kalau dibubarkan," kata Nashir.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mukernas PKB telah resmi ditutup dan menghasilkan beberapa agenda politik.

Lihat juga: Gubernur Jateng Tolak Wacana Pembubaran DPD

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding mengtakan salah satu agenda politik yang diusulkan pihaknya adalah membubarkan DPD.

PKB memandang keberadaan DPD saat ini hanya menjadi “aksesoris” demokrasi. Misalnya, selama ini DPD hanya diikutsertakan dalam membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah dan sering kali diabaikan.

Karena itu, PKB berpendapat anggaran DPD yang sangat besar bisa dialihkan untuk program pembangunan yang lebih bermanfaat langsung pada masyarakat.

"Bagi PKB, sepanjang kewenangan fungsi DPD seperti hari ini, maka PKB merekomendasikan untuk dihilangkan. Kalau diberi kewenangan lebih baik, kita setuju eksistensinya," kata Abdul dalam konferensi pers penutupan musyawarah di Jakarta, Sabtu (6/2) lalu.

Lihat juga: PDIP Pertimbangkan Rano Kembali Diusung dalam Pilkada Banten

(pit)