Ahok Tak Ikut Rapat Koordinasi Bahas Kalijodo

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak akan hadir dalam rapat koordinasi yang digelar Polda Metro Jaya yang membahas penertiban kawasan Kalijodo. Basuki menjelaskan rapat tersebut dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian dan akan menghadirkan perwakilan RT dan RW setempat.

"Saya tak berjumpa Kapolda, beliau yang akan memimpin rapat koordinasi semua," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/2).

Ahok, sapaan Basuki, mengungkapkan RT dan RW di kawasan Kalijodo akan diundang untuk membicarakan keadaan di daerah yang masuk dalam Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tersebut. Ditambah lagi, kata dia, kasus Kalijodo berbeda dengan kasus penertiban Gang Dolly di Surabaya.

"Kasus ini berbeda dengan Gang Dolly, itu kan memang kampung sedangkan ini (Kalijodo) memang jalur hijau yang diperjualbelikan," katanya.

Lihat juga: Gubernur, Kapolda, dan Pangdam Rapat Bahas Kalijodo

Ahok menegaskan dirinya tak mungkin membiarkan orang melanggar hukum selama puluhan tahun. Ditambah lagi, jika penertiban di Kalijodo tak dilakukan maka pembangunan Waduk Pluit pun terancam akan tertunda.

Pria yang pernah menjadi Bupati Belitung Timur tersebut menambahkan rapat nanti juga akan dihadiri oleh Pangdam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana dan akan digelar di Mapolda Metro Jaya. Setelah rapat digelar, barulah pihak-pihak tersebut menemui Ahok untuk menjelaskan semuanya.

"Mereka akan mendengarkan masukan-masukan dan setelah itu selesai baru saya akan bertemu," ujar Ahok.

Lihat juga: Wali Kota Sebut Ada Germo Kalijodo Punya Lamborghini

Pembongkaran Kalijodo menunggu proses normalisasi di dekat Waduk Pluit. Jika pembongkaran kalijodo terealisasi, Ahok berencana untuk membangun taman di wilayah Kalijodo tersebut. Ahok mengatakan akan menyediakan rumah susun (rusun) bagi warga Kalijodo yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

Diperkirakan ada sekitar 200 kepala keluarga yang membutuhkan tempat tinggal baru di rusun. Pada saat ini ada sekitar 600 KK di kawasan pelacuran itu. Namun tidak semuanya memiliki tempat tinggal di Kalijodo.

Selain tawaran pindah ke rumah susun, warga juga diberi pilihan untuk kembali ke daerah asalnya jika memang tak punya KTP Jakarta. Bagi yang ingin kembali ke kampung halamannya, Pemprov DKI Jakarta siap membantu mereka pulang sampai ke rumah.

Tito Karnavian menegaskan kepolisian mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI dalam menertibkan Kalijodo. Tito menuturkan rapat koordinasi akan membahas langkah yang akan diambil guna menertibkan kafe-kafe ilegal di Kalijodo tersebut.

“Tidak ada satupun kawasan yang tidak bisa ditertibkan jika dianggap bermasalah,” kata Tito beberapa waktu lalu.

Lihat juga: Polda Minta Ahok Hitung Dampak Penggusuran Kalijodo

(yul)