Tersangka Dirjen Perhubungan Laut Diperiksa Perdana oleh KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan untuk tersangka sekaligus Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Reynold Mamahit di gedung komisi antirasuah, Jakarta. Ini adalah pemeriksaan Bobby yang pertama sejak dia menjadi tersangka pada akhir tahun 2014.

"Pemeriksaan baru sekarang karena itu strategi penyidikan. KPK tidak terlalu mengejar pengakuan tersangka maka tidak selalu tersangka langsung diperiksa (sejak penetapan)," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (16/2).

Keterangan Bobby bakal tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bakal digunakan menjadi rumusan berkas dakwaan.

Bobby disangka menyalahgunakan wewenang untuk korupsi pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Tahap III tahun 2011. Diduga, kerugian negara mencapai Rp40 miliar.

Lihat juga: KPK Bedah Kesaksian Wali Kota Semarang untuk Damayanti

Dalam kasus ini KPK juga menetapkan Djoko Pramono selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Direktorat Perhubungan Laut.

Djoko disangka melakukan korupsi bersama dengan Bobby. Kala itu, Bobby menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian Perhubungan.

Keduanya disangka menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri, korporasi, atau orang lain. Alhasil keduanya terjerar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam U Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, tiga orang telah menjadi pesakitan dalam kasus ini yaitu bekas General Manager PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Sugiarto, dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, Irawan.

Lihat juga: SBY Akan Kopdar dengan Netizen Jelang Paripurna Revisi UU KPK

Budi telah didakwa merugikan negara senilai Rp40 miliar. Ia dinilai memperkaya diri sendiri sebesar Rp 536,5 juta, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi PT Hutama Karya.

Irawan juga disebut menikmati duit Rp1 miliar dan Sugiarto mengantongi Rp350 juta. Sementara perusahaan pimpinannya, memperoleh duit dari pengeluaran riil kepada subkontraktor sebesar Rp19 miliar dan penggelembungan anggaran sebanyak Rp7,4 miliar.

Beragam modus dilakukan Budi untuk menikmati duit negara seperti melobi pejabat Kementerian Perhubungan termasuk Irawan, agar perusahaannya memenangkan tender. Bobby disebut menerima Rp480 juta dan ikut membantu pemenangan tender. Bobby sempat bertemu dengan Budi sekitar Bulan Februari 2011, di Gedung Kemenhub, Jakarta.

Hal yang sama juga dilakukan kepada Djoko Pramono. Djoko disebut menikmati duit senilai Rp620 juta. Djoko juga meminta perusahaan pelat merah untuk memberikan fee komitmen 10 persen untuk para pejabat Kemenhub yang berwenang dalam proyek tersebut.

Lihat juga: Korban Penembakan Novel Baswedan Jelaskan Perkara ke DPR

Perusahaan pelat merah ini pun akhirnya mengalahkan dua perusahaan peserta lelang lainnya, PT Panca Duta Karya Abadi dan PT Nindya Karya. PT Hutama Karya pun berhasil mendapat proyek dengan nilai penawaran Rp92 miliar.