Gerakan Pembebasan Papua Minta Izin Jokowi untuk Investigasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Victor Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua, menyatakan ULMWP berniat untuk melakukan investigasi di Papua.

“Banyak pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas diusut di Papua. Tahun kemarin saat menggelar forum tingkat Pasifik, ULMWP sepakat mengirim Tim Pencari Fakta ke Papua,” kata Victor kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Victor, ULMWP lantas meminta Perdana Menteri Papua Nugini mengirim surat ke Jokowi. “Minta izin agar Tim Pencari Fakta ULMWP diberi izin melakukan investigasi pelanggaran HAM di Papua.”

“Tapi belum ada respons dari Jokowi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat direspons,” ujar Victor.

Victor menyebut keanggotaan Tim Pencari Fakta itu lintas negara. “Dari negara-negara anggota Pacific Islands Forum. Ada 16 negara tergabung di situ.”

Lihat juga: Gerakan Pembebasan Papua Dirikan Kantor Perlawanan di Wamena

Pacific Islands Forum terdiri dari Australia, Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Mikronesia, Nauru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

Namun beberapa waktu lalu pemerintah Selandia Baru menyatakan tak mendukung niat Pacific Islands Forum mengirim Tim Pencari Fakta ke Papua. Di internal organisasi level kawasan itu, Papua merupakan satu dari lima isu penting mereka.

Gerakan Pembebasan Papua kemarin mendirikan kantor pertama mereka di Papua, yakni di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Ke depannya mereka juga berencana meresmikan kantor di Jayapura, ibu kota Papua.

Selain di Wamena, kantor Gerakan Pembebasan Papua juga berdiri di Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Kantor ULMWP di Solomon baru diresmikan bulan Januari.

Lihat juga: Gerakan Pembebasan Papua Juga Akan Dirikan Kantor di Jayapura

Gerakan Pembebasan Papua hendak mendorong referendum Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mendesak berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Papua dibawa ke Komisi HAM PBB.

Informasi lengkap soal pendirian kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena belum didapat oleh Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw. Dia menyebut Kepolisian masih fokus memburu kelompok kriminal bersenjata di Papua.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menyatakan pemerintah Republik Indonesia akan terus menerapkan pendekatan lunak terkait berbagai masalah di Papua. BIN juga sejak akhir tahun lalu mengemukakan rencana untuk membentuk satuan tugas khusus untuk menangani persoalan separatisme di Papua.

Lihat juga: Pemerintah Klaim Sudah On Track, Tak Cemas Separatisme Papua

(agk)