Pastor John: Soal Papua, Pemerintah Tak Bisa Terus Menyangkal

Jakarta, CNN Indonesia -- Pastor sekaligus aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) John Jonga meminta pemerintah untuk tidak terus-menerus menyangkal atas kejadian yang terjadi di tanah Papua. 

Hal tersebut disampaikan John Jonga menyusul adanya kejadian pemasangan plang kantor perwakilan Gerakan Pembebasan Papua di Wamena, Senin kemarin.

"Pemerintah tidak bisa terus menerus menyangkal. Saya kemarin datang dan menyaksikan sendiri adanya plang nama kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena," kata John saat dihubungi CNNIndonesia,com, Rabu (17/2).

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Johan Budi membantah Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah mendirikan kantor perwakilan mereka di Wamena.

Lihat juga: Pemerintah Bantah Pendirian Kantor Gerakan Pembebasan Papua

"Pertama, saya sudah konfirmasi ke Menkopolhukam tidak benar membuka perwakilan yang katanya di-support untuk gerakan papua merdeka," kata Johan menegaskan di Istana Kepresidenan. 

John, yang pernah mendapatkan penghargaan Yap Thiam Hien ini, mengatakan tahu organisasi itu sempat memasang plang kantor ULMWP karena dirinya diundang hadir dalam acara pemberkatan peresmian kantor Dewan Adat Wamena.

"Namun, pas saya datang, saya lihat ada satu plang itu. Saya dititipin untuk memberkati juga," ujar John.

Setelah itu, katanya, dia ditanyai pihak Kodim Wamena mengenai pemasangan plang tersebut. Dia pun menjelaskan apa adanya kepada pihak kodim bahwa dirinya tidak tahu ketika pemberkatan kantor Dewan Adat. Tak disangka, ternyata ada satu plang Gerakan Pembebasan Papua.

Lihat juga: Pemerintah Dianggap Kecolongan soal Gerakan Pembebasan Papua

"Akhirnya, jam lima kemarin sore, Kapolres Jayawijaya datang dan menyuruh plang itu diturunkan untuk dibawa ke kantor polisi," ujarnya. 

Dia menjelaskan hingga kini tidak ada reaksi dari kelompok Gerakan pembebasan Papua atas pencabutan plang nama itu oleh pemerintah.

Kecewa soal HAM

John menjelaskan ULMWP pada dasarnya merupakan sebuah wadah yang menyatukan berbagai elemen gerakan pembebasan baik di dalam dan luar negeri.

"Mereka mencari dukungan dari negara Pasifik Selatan dan sesudah itu bergerak untuk mencari dukungan ke Persatuan Bangsa-Bangsa," kata John menjelaskan.

Terbentuknya ULMWP, ujarnya, pada dasarnya dimulai dari kekecewaan mereka atas janji pemerintah untuk mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM. Namun, hingga kini tidak satupun yang terealisasikan.

Dia mengatakan keinginan pemerintah untuk meredam konflik di Papua, dengan cara pembangunan, tidak akan berhasil seandainya pelanggaran HAM tetap tidak diusut.

Lihat juga: Aparat Cabut Plang Kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena

"Jadi, menurut saya tidak mungkin meredam yang ada di Papua karena sampai saat ini persoalan pelanggaran HAM, ketidakadilan dan kekerasan di Papua masih non stop terjadi," ujarnya. 

Kasus-kasus yang menanti diusut, ujarnya, misalnya dalah kasus di Timika, Wamena, Sorong atau Manokwari. Padahal, saat Presiden Jokowi datang ke Papua, ujarnya, pernah berjanji untuk menegakkan HAM.

Selain persoalan HAM, dia menilai jika pemerintah benar-benar ingin menyentuh hati warga Papua, pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan diri pada persoalan pelayanan kesehatan dan pendidikan alih-alih menargetkan pembangunan fisik semata-mata.

Dia mengatakan banyak orang mati di Papua karena tidak ada obat di beberapa distrik karena ketiadaan Puskesmas.

"Jadi, saya pikir Presiden boleh merencanakan program pembangunan di Papua tapi jangan sampai muncul komentar di warga,'apakah jalan raya lebih penting dari nyawa manusia'," katanya. (bag)