Lulung dan 30 Anggota DPRD ke KPK, Tanya Kasus Sumber Waras

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung dan Mohammad Taufik bersama 30 anggota DPRD memadati gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (17/2). Mereka bertanya kepada pemimpin KPK soal perkembangan laporan dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Mereka datang menggunakan dua bus milik DPRD DKI sekitar pukul 13.20 WIB. "Kami mau silaturahmi dan tanya perkembangan pengaduan masyarakat dan DPRD terkait Sumber Waras," kata Taufik di Kantor KPK.

Lihat juga: Ahok Sindir Langkah DPRD Jakarta Sambangi KPK

Menurutnya, belum ada perkembangan signifikan yang dilakukan KPK terhadap laporan yang diberikannya pada tahun lalu. Belum juga satu orang pun ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi antirasuah. Padahal, KPK telah mengantungi audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan soal pembelian lahan rumah sakit pelat merah itu.

"BPK memberikan audit investigasi atas pemrintaan KPK. Ini yang mau kami tanyakan," ujarnya.

Taufik beserta koleganya merasa memiliki kepentingan terhadap isu ini. Oleh karena itu mereka terus mempertanyakan kelanjutan penanganan perkara ini. Bukan cuma kali ini, mereka berencana mengunjungi KPK setiap bulan untuk melakukan hal serupa. "Kami akan silaturahmi kira-kira sebulan dua kali mempertanyakan itu," ujarnya.

Lihat juga: Politikus PDIP Laporkan Dugaan Korupsi Aset Pemda DKI Jakarta

Dengan demikian, ia berharap KPK lebih memprioritaskan kasus ini dan segera menyelesaikannya, "Ini kasus DKI, kami wakil rakyat, kami pernah mengadukan juga jadi wajar kalau kami tanya," katanya.

Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan ke KPK. Nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjaha Purnama alias Ahok ikut dilaporkan. Merujuk paparan anggota BPK beberapa waktu lalu, auditor negara ini menemukan penyelewengan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit itu seluas 3,7 hektar. BPK menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras yakni di Jalan Tomang Raya dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa.

Lihat juga: Ahok Bantah Ada Barter Pengadaan UPS

BPK menaksir kerugian negara sebanyak Rp 191 miliar. Dalam laporannya, BPK meminta Ahok untuk membatalkan pembelian. Ahok juga direkomendasikan meminta pertanggungjawaban Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) agar menyerahkan lokasi fisik tanah di Jalan Kyai Tapa. Tak mengindahkan rekomendasi tersebut, Ahok justru ngotot membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras. (sur)