"Presiden menegaskan dialog harus menjadi kunci dalam penanganan kasus Ahmadiyah. Pilihan relokasi pun harus ditawarkan terlebih dulu kepada mereka, apakah mereka setuju atau tidak," kata Jaleswari dalam seminar yang diadakan di gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta Pusat, Senin (22/2).
Pernyataan itu berkaitan dengan dugaan pengusiran jemaat Ahmadiyah oleh pemerintah daerah di Pulau Bangka. Warga Ahmadiyah diduga mendapatkan tekanan untuk masuk kepada ajaran agama Islam Sunni atau akan diusir dari pulau penghasil timah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau lihat kasus per kasus, konteks lokalnya berbeda. Memang pada akhirnya, semua normal kembali di Bangka. Namun apakah ini bisa dilakukan demikian di semua tempat? Ini sangat bergantung pola pikir aparatnya," katanya.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina Ihsan Ali Fauzi mengatakan kasus kekerasan atas nama agama yang paling banyak terjadi di Indonesia merupakan kasus yang menyangkut kelompok minoritas intraislam.
Ihsan menilai kelompok minoritas harus dirangkul oleh negara agar kasus seperti itu tidak lagi terulang. Selain itu, organisasi Islam seperti NU diharapkan bisa melakukan hal yang sama. (pit)