Presiden Jokowi Minta TNI Maksimalkan Penggunaan Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran demi kemajuan alat utama sistem persenjataan (alutsista). 

"Saya menyadari perkembangan TNI yang kondisional dan harus mampu mendorong alutsista," kata Jokowi dalam kata sambutan rapat terbatas Pembangunan Kekuatan TNI di Kantor Presiden, Selasa (23/2).

Lebih jauh, Jokowi menekankan peningkatan pemanfaatan alutsista tersebut sejalan dengan peningkatan anggaran yang dialokasikan pemerintah kepada TNI.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencontohkan anggaran TNI pada masa lalu sejumlah 0,89 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sementara, saat ini, anggaran TNI mencapai 1,1 persen dari PDB.

Lihat juga: Ryamizard: Indonesia Tak Akan Beli Alutsista Mubazir

Angka tersebut bisa bertambah lebih banyak, kata Jokowi, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik ke angka 6 persen. 

"Kalau naik di atas 6 persen maka anggaran naik jadi 1,5 persen dari PDB. Ini jumlah luar biasa karena mencapai hingga Rp 250 triliun," kata Jokowi.

Oleh karena itu, tambah Jokowi, dibutuhkan sebuah perencanaan anggaran yang matang, detail dan terinci agar anggaran TNI dapat digunakan dengan baik, tepat guna dan terencana sejak awal.

Selain menekankan pada maksimalisasi penggunaan anggaran, Jokowi juga menekankan kepada peserta rapat perlunya penggunaan produk pertahanan keamanan dalam negeri. 

Lihat juga: PTDI Serahkan Pesawat untuk Daerah Perintis ke TNI AU

"Kami lihat belanja pegawai dan belanja alutsista sudah baik. Tapi sekali lagi, perencanaan harus matang, detail dan dalam pembangunan kekuatan TNI yang seperti apa,"ujar Jokowi.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan persoalan penguatan TNI menjadi isu khusus dalam ratas. Sebabnya, Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga kesiapan dini dan alutsista menjadi penting.

"Adanya kompetisi internasional dan global mendorong dibutuhkannya TNI, alutsista dan alat tempur yang kuat," ujar Pramono. 

Turut hadir dalam rapat terbatas Menteri Polhukam Luhut, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso. (bag)