Komisi I: Penambahan Anggaran Kemenhan untuk Belanja Modal
Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Kamis, 25 Feb 2016 14:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahfudz Siddiq menilai penambahan anggaran Kementerian Pertahanan seharusnya dialokasikan untuk belanja modal. Ia menilai selama ini anggaran Kemenhan terlalu banyak dihabiskan untuk belanja pegawai.
Pernyataan itu ia lontarkan menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet di Istana pada Selasa lalu untuk menaikkan anggaran Kemenhan dan TNI sebesar 1,1 persen PDB atau sekitar Rp180 triliun.
"Kalau anggaran naik, harus dialokasikan untuk belanja modal. Kalau sekarang, dengan anggaran sekitar Rp99 triliun, untuk belanja modal hanya Rp30 triliun. Sementara, sebanyak 70 persen anggaran digunakan untuk belanja pegawai," kata Mahfudz saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/2).
Selain membahas soal anggaran, rapat kerja Komisi I dan Kemenhan hari ini juga membahas program kerja Kemenhan serta program legislasi yang berhubungan dengan Kemenhan. Hingga kini, rapat pun masih berlangsung secara tertutup.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran demi kemajuan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Saya menyadari perkembangan TNI yang kondisional dan harus mampu mendorong alutsista," kata Jokowi dalam kata sambutan rapat terbatas Pembangunan Kekuatan TNI di Kantor Presiden, Selasa (23/2).
Lebih lanjut, Jokowi menekankan peningkatan pemanfaatan alutsista tersebut sejalan dengan peningkatan anggaran yang dialokasikan pemerintah kepada TNI. Ia mencontohkan anggaran TNI pada masa lalu sejumlah 0,89 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sementara, saat ini, anggaran TNI mencapai 1,1 persen dari PDB.
Angka tersebut bisa bertambah lebih banyak, kata Jokowi, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik ke angka 6 persen. "Kalau naik di atas 6 persen maka anggaran naik jadi 1,5 persen dari PDB. Ini jumlah luar biasa karena mencapai hingga Rp250 triliun," kata Jokowi.
Oleh karena itu, kata Jokowi, dibutuhkan sebuah perencanaan anggaran yang matang, detail dan terinci agar anggaran TNI dapat digunakan dengan baik, tepat guna dan terencana sejak awal.
Selain menekankan pada maksimalisasi penggunaan anggaran, Jokowi juga menekankan kepada peserta rapat perlunya penggunaan produk pertahanan keamanan dalam negeri.
(obs)
Pernyataan itu ia lontarkan menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet di Istana pada Selasa lalu untuk menaikkan anggaran Kemenhan dan TNI sebesar 1,1 persen PDB atau sekitar Rp180 triliun.
"Kalau anggaran naik, harus dialokasikan untuk belanja modal. Kalau sekarang, dengan anggaran sekitar Rp99 triliun, untuk belanja modal hanya Rp30 triliun. Sementara, sebanyak 70 persen anggaran digunakan untuk belanja pegawai," kata Mahfudz saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran demi kemajuan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Lebih lanjut, Jokowi menekankan peningkatan pemanfaatan alutsista tersebut sejalan dengan peningkatan anggaran yang dialokasikan pemerintah kepada TNI. Ia mencontohkan anggaran TNI pada masa lalu sejumlah 0,89 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sementara, saat ini, anggaran TNI mencapai 1,1 persen dari PDB.
Angka tersebut bisa bertambah lebih banyak, kata Jokowi, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik ke angka 6 persen. "Kalau naik di atas 6 persen maka anggaran naik jadi 1,5 persen dari PDB. Ini jumlah luar biasa karena mencapai hingga Rp250 triliun," kata Jokowi.
Oleh karena itu, kata Jokowi, dibutuhkan sebuah perencanaan anggaran yang matang, detail dan terinci agar anggaran TNI dapat digunakan dengan baik, tepat guna dan terencana sejak awal.
Selain menekankan pada maksimalisasi penggunaan anggaran, Jokowi juga menekankan kepada peserta rapat perlunya penggunaan produk pertahanan keamanan dalam negeri.
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK