Pemprov DKI Gelar Rapat Koordinasi Jelang Penertiban Kalijodo

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi terkait penertiban kawasan Kalijodo di Balai Kota DKI, Jumat (26/2). Rapat dipimpin oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan diikuti oleh sejumlah instansi terkait, termasuk jajaran Polda Metro Jaya.

Ahok, sapaan Basuki, rapat akan membahas mengenai potensi konflik yang bisa saja terjadi saat penertiban dilakukan. Ahok berharap resistensi semacam itu tidak akan terjadi.

"Ini rapat terakhir untuk persiapan, dan tentunya kami tak ingin ada kekerasan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.

Lihat juga: Razman Tak Jamin Penggusuran Kalijodo Berlangsung Lancar

Meski mengharapkan tak ada kekerasan dalam penertiban yang rencananya akan dilakukan Senin (29/2), Ahok tetap menekankan anak buahnya untuk bertindak tegas jika ada oknum yang melakukan pelanggaran.

"Kami akan melakukan tindakan tegas pada Anda yang melanggar hukum karena pemerintah diberi hak memegang senjata untuk menegakkan aturan," kata dia.

Ahok tidak peduli dengan tudingan melanggar hak asasi manusia yang pasti akan dia terima jika kekerasan terjadi dalam penertiban. Menurut dia, warga memukul aparat pun termasuk tindakan melanggar HAM.

"Jadi kalau Anda memukul aparat tak melanggar HAM? Enak saja, kalian kira aparat bukan manusia? Jadi ini semua harus tegas," katanya.

Lihat juga: Daeng Azis Ditangkap Polisi untuk Perkara Pencurian Listrik

Sementara itu Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian meyakini tidak akan ada resistensi saat penertiban dilakukan nanti. Menurut dia sejumlah preman yang dianggap menjadi provokator sudah tak ada lagi di Kalijodo.

"Setelah operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) preman di sana sudah tak ada. Insya allah tak akan ada resistensi," kata dia.

Lihat juga: Pengusaha Hiburan Minta Ahok Tumpas Narkoba Bukan Prostitusi

(gil)