"Lapas khusus narkotika memang ada tapi sekarang kualitas belum baik. Lapas khusus yang benar baru di Sindur. Ke depan, kami harap akan ada bangunan baru yang bisa dikembangkan," kata Yasonna ditemui usai rapat terbatas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kementerian Lembaga, di Istana Kepresidenan, Senin (29/2).
Yasonna menegaskan hal tersebut merupakan salah satu komitmen jajarannya untuk mendukung pemberantasan narkoba, yang ditekankan Presiden Joko Widodo, pada pekan lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah, untuk keamanan, kami kerjasama dengan kepolisian dan BNN," ujar Yasonna.
Sementara itu, Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan pihaknya mengapresiasi kinerja Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, yang gencar melakukan pemberantasan narkoba dalam internal TNI. Hal itu disampaikan menyusul pernyataan Panglima TNI untuk memecat jajarannya yang positif narkoba.
"TNI bukan kebetulan saja menemukan anggota terkena narkoba tetapi mereka secara komitmen melakukan pembersihan ke dalam," ujar Budi ditemui sebelum ratas bersama Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi menyoroti persoalan besarnya peredaran narkoba dari dalam lapas. Oleh karena itu, ia meminta kepada Kepala BNN secara khusus untuk juga melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran narkoba di dalam lapas.
"Lakukan pemeriksaan mendadak sebulan dua kali. Dilakukan baik oleh BNN dan didukung oleh TNI," ujar Jokowi.
Jokowi juga telah menginstruksikan Menkumham Yasonna Laoly untuk memperbolehkan satgas khusus narkoba untuk melakukan sidak tanpa terbelit birokrasi.
Menurutnya, peningkatan pengawasan menjadi penting karena peredaran narkoba di lapas sudah melebihi 50 persen dari peredaran narkoba yang ada secara keseluruhan.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan tingkat peredaran narkoba di Indonesia sudah masuk dalam kategori membahayakan. Selain mengalami peningkatan 13,6 persen pada 2015, sebagian besar tahanan kepolisian merupakan napi narkotika. (pit)