Jokowi Didesak Penuhi HAM Perempuan dalam RPJM

Resty Armenia, CNN Indonesia | Selasa, 08/03/2016 02:28 WIB
Jokowi Didesak Penuhi HAM Perempuan dalam RPJM Wakil Ketua Komisi Nasional Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menyampaikan, lembaganya mendesak Presiden Joko Widodo untuk memastikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan. (CNN Indonesia/Resty Armenia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Presiden Joko Widodo untuk memastikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti menyatakan lembaganya meminta Jokowi untuk mendorong dan memastikan kementerian-kementerian terkait agar mampu membuat program dan mengintegrasikan kerja-kerja pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah domestik atau personal, publik, dan di ranah negara, pusat, hingga daerah.

Selain itu, ujar dia, Komnas Perempuan juga ingin Jokowi memastikan pakta integritas HAM dan gender dimiliki oleh para pejabat publik agar inisiatif yang dikembangkan di lembaga yang mereka pimpin bisa selaras dengan semangat antidiskriminasi dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.


"Kami juga ingin Presiden memastikan kerangka roadmap pembangunan dan RPJMN mengedepankan pemenuhan HAM perempuan, antara lain tercermin dalam politik anggaran maupun dukungan pada kerja-kerja kelembagaan perempuan, termasuk institusi Komnas Perempuan sebagai mekanisme HAM dengan mandat penghapusan kekerasan terhadap perempuan," ujar Yuniyanti di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Senin (7/3).

Sementara untuk DPR, kata Yuniarti, Komnas Perempuan menghendaki para anggota dewan mampu membuat Undang-Undang Perlindungan terhadap perempuan, antara lain; Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Buruh Migran dengan Mengacu Pada Prinsip HAM Perempuan, revisi KUHP dan KUHAP untuk menghentikan impunitas pelaku kekerasan terhadap perempuan, dan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang lebih komprehensif.

Komnas Perempuan, tutur Yuniyanti, juga mengajukan beberapa rekomendasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Komnas Perempuan meminta Kementerian PPPA bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong daerah/kota ramah HAM perempuan yang bebas dari kekerasan perempuan," katanya.

Lebih lanjut, imbuhnya, Komnas Perempuan mendesak kementerian yang dipimpin oleh Yohanna Yembise itu untuk memperbanyak inisiatif pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang berbasis komunitas, terutama membuka aksesibilitas perempuan rentan di wilayah kepulauan, masyarakat adat, pengungsi, wilayah konflik, dan pascakonflik.

Tak hanya itu, Kementerian PPPA diminta untuk mendorong Badan Pemberdayaan Perempuan di daerah untuk membuat inisiatif-inisiatif pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan, termasuk perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu, terutama menyentuh hak ekonomi, sosial, dan budaya yang selama ini belum mendapat prioritas negara.

"Kami juga mendorong Kementerian PPPA agar bekerjasama dengan kementerian relevan dan aparat penegak hukum, termasuk lembaga layanan, untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan 10 tahun UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga untuk mengevaluasi hak keadilan bagi korban, pemulihan serta kesiapan perspektif aparat dan mekanisme implementasinya," ujarnya. (gil/agk)